Terima Rp 3 Miliar dari APBD Riau, Begini Alasan HMI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Ketua Panitia Nasional Kongres HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Fat Haryanto Lisda menanggapi santai kritikan terkait dengan kucuran Rp 3 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau. Dana sebanyak itu akan dipakai acara pemilihan ketua baru HMI yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, mulai Sabtu 22 November 2015. Fat mengklaim dana itu akan kembali dinikmati penduduk Pekanbaru.

    Menurut Fat, setiap organisasi berhak menerima bantuan dari pemerintah dalam menjalankan programnya selama penggunaan keuangan dilakukan secara terbuka. "Siapa saja berhak menerima bantuan pemerintah, namun dalam pengelolaannya harus transparan dan taat hukum," katanya, saat dihubungi, Rabu, 18 November 2015.

    Dana Rp 3 miliar dianggap terlampau besar bila dibanding alokasi anggaran untuk penanganan asap kebakaran hutan. APBD Riau mengalokasikan dana untuk menangani asap hanya Rp 1,4 miliar.  Kritik lainnya, dana miliaran bukan untuk kepentingan rakyat Riau. "Itu hanya tuduhan sepihak saja," ujarnya.

    Dalam kongres yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, kata Fat, mahasiswa akan menyampaikan banyak hal untuk kepentingan Riau.  Di antaranya persoalan pencegahan bencana asap dan kebakaran hutan yang terjadi hampir saban tahun.

    Fat mengklaim kongres HMI di Pekanbaru bakal menggenjot perekonomian masyarakat, karena kedatangan sebanyak 5.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Acara selama sepakan diperlukan penginapan, transportasi dan konsumsi. "Apa yang dikeluarkan Riau akan kembali ke Riau, perputaran uang itu berada di Riau bukan di Jakarta," ujarnya.

    Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku tidak mempersoalkan kucuran dana Rp 3 miliar. Menurut Arsyad, pemberian dana itu sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap generasi muda dalam proses pembelajaran di tingkat nasional. "Kami melihat acara ini sebagai proses pembelajaran bagi pemuda Riau di tingkat nasional," ujarnya.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.