Kebagian APBD Rp 3 M, HMI Masih Minta Tiket Kapal Gratis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan kader HMI Sulselbar menutup pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Mereka memaksa masuk ke pelabuhan untuk diberangkatkan menuju Riau, tempat pelaksanaan Kongres HMI ke-29. TEMPO/Fahmi Ali

    Ribuan kader HMI Sulselbar menutup pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Mereka memaksa masuk ke pelabuhan untuk diberangkatkan menuju Riau, tempat pelaksanaan Kongres HMI ke-29. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengecam langkah Pemerintah Provinsi Riau yang menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp 3 miliar untuk Kongres Himpunan Mahasiswa Islam, yang akan digelar pekan depan di Riau. Koordinator Fitra Riau, Usman, mengatakan bantuan dana itu tidak masuk akal karena melebihi pagu anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan Riau pada 2015, yang hanya Rp 1,4 miliar.

    "Anggaran daerah sebanyak itu hanya untuk organisasi mahasiswa sangat gila dan tidak wajar," kata Usman, Rabu, 18 November 2015. Dia ragu organisasi itu bisa bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. "Apa bisa mahasiswa mempertanggungjawabkan uang rakyat miliaran rupiah itu dengan benar?”

    Tak hanya meminta dana APBD. Di Makassar, kader HMI dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga meminta tiket kapal gratis kepada PT Pelni. Tercatat, ada 1.048 kader HMI yang ikut dalam rombongan yang akan berangkat dari Makassar menuju Jakarta.

    Penjabat Hubungan Masyarakat Pelabuhan Makassar Erisanty mengatakan, dari total anggota HMI yang berangkat, tercatat 1.025 mahasiswa tidak memiliki tiket. “Mereka diberi tiket gratis. Tidak membayar sedikit pun,” ujarnya.

    Padahal, kata dia, sebelumnya PT Pelni dan HMI sudah ada kesepakatan untuk memberikan diskon 50 persen dari harga tiket normal kapal laut Makassar-Jakarta. Namun, sampai hari terakhir, mahasiswa kader HMI tersebut tetap memaksa meminta tiket gratis. “Mereka akhirnya naik kapal berdasarkan kebijakan pimpinan Pelni,” ucapnya.

    Ketua Badan Koordinasi HMI Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pahmuddin Khalik, membantah jika dikatakan mereka tidak membayar tiket kapal. Menurut dia, dari kesepakatan dengan PT pelni, anggota HMI yang ikut rombongan membayar harga tiket sebesar Rp 230 ribu dari harga normal Rp 450 ribu.

    “Kericuhan yang terjadi di depan gerbang pelabuhan karena ada miskomunikasi. Pelni sudah sepakat berikan diskon, tapi mahasiswa belum bisa mengumpulkan uang,” tuturnya.

    MUHAMMAD YUNUS | RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.