Kisruh Freeport, Dua F Ini Bela Mati-Matian Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan Setya Novanto, Ketua DPR  dengan Sudirman Said, Menteri ESDM terkait laporan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia bakal berakhir di meja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Publik berharap MKD bisa segera mengambil keputusan  masalah calo Freeport karena isu ini sudah semakin meluas, bahkan sudah masuk ke ranah dunia maya. Ramainya tagar papamintasaham yang bereda di mikroblog Twitter menunjukkan kegeraman publik terhadap mafia migas. Publik   tentunya menunggu keputusan MKD, apakah akan berakhir antiklimaks atau sebaliknya.  (Lihat video Jusuf Kalla Dukung Setya Novanto Dilaporkan ke Polisi, Selain Setya Novanto, Ada Orang Lain Ikut dalam Lobi Freeport)

    Kisruh calo Freeport itu bermula saat Menteri Sudirman melaporkan Setya Novanto ke MKD. Politikus Partai Golkar itu menjanjikan perpanjangan kontrak karya Freeport dengan mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun Ketua DPR itu membantah tudingan Sudirman.

    Bantahan Setya mendapat dukungan kuat dari koleganya di Dewan, Fadli Zon, politikus dari Fraksi Gerindra dan  Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera. Kedua Wakil Ketua DPR itu membela 'mati-matian' menyangkal keterlibatan Setya dalam pencatutan nama.

    Fahri Hamzah mempertanyakan detail pencatutan nama Jokowi dan Kalla. Ia pun meminta Menteri ESDM tidak meributkan masalah ini. Apalagi jika ini hanya bersumber dari obrolan belaka. "Tidak selayaknya pejabat setingkat menteri menjadikan isu sebagai konsumsi publik," kata Fahri di DPR,  Senin, 16 November 2015.

    Menurut Fahri, tidak ada urusannya anggota Dewan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Perpanjangan kontrak PT Freeport baru bisa dilakukan minimal dua tahun sebelum kontrak habis, yakni pada 2019. "Saat itu masa jabatan DPR periode ini sudah habis. Apa urusannya?"

    Sementar itu  Fadli Zon menilai wajar pertemuan PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Setya Novanto.  Menurut Fadli Zon, inisiatif pertemuan justru datang dari pihak Freeport.

    "Saya tahunya belakangan (bahwa Setya Novanto bertemu pihak PTFI) dan biasa saja untuk bertemu. Rakyat dari mana saja boleh ketemu DPR. Enggak ada yang salah dengan pertemuan itu," ucap Fadli Zon di gedung DPR,  Rabu 18 November.

    REZA ADITYA|DESTRIANITA K.|

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...