Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jatam Tolak Pembangunan Rel Batu Bara Kalimantan Timur

Editor

Zed abidien

image-gnews
Ilustrasi penggantian/perawatan rel kereta. ANTARA/Prasetia Fauzani
Ilustrasi penggantian/perawatan rel kereta. ANTARA/Prasetia Fauzani
Iklan

TEMPO.CO, Balikpapn - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menolak rencana pembangunan rel kereta api batu bara kerja sama antara pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Rusian Railways. Keberadaan rel kereta api dikhawatirkan hanya mempercepat ludesnya stok kandungan batu bara di Kaltim.

“Stok batu bara di Kaltim segera habis dengan adanya rel kereta api ini,” kata aktivis Jatam Kaltim, Merah Johansyah pada Rabu, 18 November 2015.

Merah memperkirakan, adanya rel kereta api membuat produksi batu bara Kaltim melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Produksi batu bara Kaltim ialah 200 juta metrik ton per tahun atau 45 persen total produksi nasional.

Stok kandungan batu bara Kaltim, kata Merah, hanya tersisa sebanyak 8 miliar metrik ton. Menurut dia, kandungan batu bara ini diprediksi akan habis dalam kurun waktu 15 tahun mendatang dengan adanya rel kereta api Kaltim. “Pada 2030 mendatang, sudah tidak akan ada lagi batu bara tersisa di Kaltim,” tuturnya.

Merah beranggapan kereta api batu bara sepanjang 183 kilometer hanya menguntungkan 377 perusahaan pertambangan Kaltim. Padahal rel kereta api membelah Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan berpotensi menyebabkan bencana lingkungan adanya galian sisa pertambangan batu bara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Proyek rel kereta senilai Rp 50 triliun disebut-sebut melewati hutan alam primer, sekunder, hingga hutan lindung di Kutai Barat dan Paser. Rel kereta api ini juga melewati dua kawasan hutan produksi terbatas dan Hutan Lindung Sungai Wain sebagai sumber air baku Balikpapan.

Merah mengatakan pemerintah daerah tidak pernah menyosialisasikan proyek rel kereta api batu bara ini pada masyarakat. Menurut dia, masyarakat Kaltim harus juga dimintai pendapat soal rel kereta api batu bara.

Seluruh pembeli batu bara yang berasal dari Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara adalah negara-negara asing. Mereka di antaranya adalah Taiwan, Malaysia, Italia, Jepang, India yang merupakan pembeli dari Group Bayan, sedangkan Singlurus Pratama menjual batu baranya untuk Cina, Hong Kong, India, Korea, Taiwan, dan Thailand.



SG WIBISONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma Divonis Bebas oleh PN Palembang, Ini Jejak Kasusnya

15 hari lalu

Mantan Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Tbk periode 2011-2016 Milawarma (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang tuntutan kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS) di Pengadilan Tipikor PN Palembang Klas 1A khusus, Sumatera Selatan, Senin, 1 April 2024.  Milawarna divonis bebas dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam Tbk melalui PT Bukit Asam Investama (BMI) yang merupakan anak usaha PT Bukit Asam Tbk. ANTARA/Nova Wahyudi
Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma Divonis Bebas oleh PN Palembang, Ini Jejak Kasusnya

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk periode 2011-2016 Milawarman divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS).


Bahlil Akan Bagikan Ribuan Izin Tambang ke Ormas, Pusesda: Hanya Akan Berakhir pada Jual-Beli IUP

30 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bahlil Akan Bagikan Ribuan Izin Tambang ke Ormas, Pusesda: Hanya Akan Berakhir pada Jual-Beli IUP

Pusat Studi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Pusesda) menolak rencana Bahlil membagikan izin usaha pertambangan (IUP) ke organisasi kemasyarakatan.


Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang

30 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Neraca Dagang Indonesia-Vietnam 2023 Surplus, Ditopang Ekspor Batu Bara

39 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Neraca Dagang Indonesia-Vietnam 2023 Surplus, Ditopang Ekspor Batu Bara

Neraca dagang antara Indonesia dan Vietnam mencapai USD 12,84 Miliar sepanjang 2024 lalu.


Luhut Sebut Simbara Kerek Penerimaan Pajak dan Royalti Batu Bara

41 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Sebut Simbara Kerek Penerimaan Pajak dan Royalti Batu Bara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Simbara menaikan penerimaan pajak batu bara.


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

50 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

59 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Nilai Ekspor Batu Bara RI Lesu, Turun US$ 590,1 Juta: Terbesar ke Cina dan India

16 Februari 2024

Ilustrasi Batu Bara. shutterstock.com
Nilai Ekspor Batu Bara RI Lesu, Turun US$ 590,1 Juta: Terbesar ke Cina dan India

Sepanjang Januari 2024, nilai ekspor batu bara tercatat US$ 2,41 miliar, turun dari bulan sebelumnya US$ 3 miliar.


Selain Nonton Dirty Vote, Tonton Juga Sexy Killers yang Rilis Sebelum Pemilu 2019

12 Februari 2024

Sexy Killers. youtube.com
Selain Nonton Dirty Vote, Tonton Juga Sexy Killers yang Rilis Sebelum Pemilu 2019

Sebelum Dirty Vote, Dandhy Laksono Lebih Dahulu menggarap Sexy Killers yang tayang ketika masa tenang Pemilu 2019. Dengan kisah berbeda, Sexy Killers lebih membahas persoalan lingkungan di Indonesia.


Tom Lembong Ingatkan Luhut soal Harga Nikel: Hati-hati Berbicara Terlalu Dini

10 Februari 2024

Thomas Lembong dan  Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA
Tom Lembong Ingatkan Luhut soal Harga Nikel: Hati-hati Berbicara Terlalu Dini

Co-captain Timnas AMIN Tom Lembong angkat bicara soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai harga nikel.