Din Janji Hanya Satu Periode Pimpin Muhammadiyah Pondok Labu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Din Syamsuddin mengatakan sudah terlatih menjadi pemimpin dan dipimpin orang lain. Itu dijalaninya sejak menjadi santri di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Posisinya sekarang sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan, bukan masalah.

    Bagi Din, yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, jabatan ketua ranting tetap penting. "Jabatan itu biasa saja. Yang penting adalah tetap berkhidmat kepada masyarakat," ucap Din saat ditemui di Masjid Al Bay'ah pada Rabu, 18 November 2015.

    Din menjelaskan, ia akan patuh kepada pimpinan-pimpinan di atas ranting. Ketua Majelis Ulama Indonesia ini juga mengaku tidak akan canggung dalam berkomunikasi dengan sesama ketua ranting. "Saya pastikan saya jauh dari perasaan (turun jabatan) itu."

    Din berjanji berusaha meluangkan waktu untuk mengurus organisasi ranting, yang kemungkinan segera diberikan kepada pengurus lain. "Paling satu periode," ucapnya. Apalagi di ranting ini banyak tokoh nasional yang bakal aktif.

    Seperti Jimly Ashidiqqie, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Saat ditemui di lokasi pelantikan Din di Masjid Al Bay'ah, Jimly menuturkan keikutsertaannya dalam kepengurusan ranting ini sebagai penasihat, karena masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk masyarakat. "Rata-rata orang berjuang naik ke atas, kami ke bawah," katanya.

    Din dan Jimly masing-masing dilantik sebagai Ketua Ranting dan Ketua Penasihat Ranting Muhammadiyah Pondok Labu untuk masa jabatan 2015-2020. Acara pelantikannya dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Nurjanah, Ryaas Rasyid, dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

    DIKO OKTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.