Kementerian Kehutanan Hentikan Izin Baru Eksploitasi Gambut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AD membawa pompa usai membasahkan lahan gambut di kanal bersekat Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 31 Oktober 2015. Pembuatan kanal bersekat akan dilakukan di semua provinsi dengan hutan dan lahan yang rawan terkena kebakaran, terutama di lahan gambut. ANTARA/Saptono

    Prajurit TNI AD membawa pompa usai membasahkan lahan gambut di kanal bersekat Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 31 Oktober 2015. Pembuatan kanal bersekat akan dilakukan di semua provinsi dengan hutan dan lahan yang rawan terkena kebakaran, terutama di lahan gambut. ANTARA/Saptono

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah menegaskan pemerintah tidak memberi izin baru kepada perusahaan yang ingin mengeksploitasi lahan gambut.

    “Saya ulangi, tidak ada lagi pembukaan lahan baru untuk eksploitasi lahan gambut,” kata Karliansyah di Jakarta, Selasa, 17 November 2015.

    Karliansyah menilai kebakaran lahan terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan lahan dan pemilihan komoditas bisnis. Pemerintah, kata dia, berkomitmen tidak boleh kejadian serupa terjadi lagi di tahun depan. Langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah mulai dari penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan lahan.

    Strategi pencegahan akan dilakukan dengan membenahi tata kelola air pada ekosistem gambut. Vegetasi alam pada lahan gambut akan direhabilitasi. Selain itu mempertahankan kubah gambut agar terhindar dari kekeringan dan kebakaran.

    “Saat ini kami bersama Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Pertanian membuat peta kesatuan hidrologi gambut di Sumatera dan Kalimantan. Setelah peta ini jadi, ketahuan mana yang lindung mana yang budi daya,” ujar Karliansyah.

    Evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan gambut tetap juga dilakukan. Selain itu penegakan hukum terhadap para perusahaan penyebab kebakaran lahan pun terus berlangsung.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada tuntutan yang dibebankan kepada PT Bumi Mekar Hijau sekitar Rp 7 triliun. Berdasarkan hitungan para ahli, kata Siti, Rp 2 triliun sebagai kerugian kebakaran dan Rp 5 triliun sebagai dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat kebakaran lahan.

    “Kami dengan Amerika bangun kerja sama untuk memperdalam forensik kebakaran, kerusakannya, dan memang ilmu itu dibutuhkan,” kata Siti.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.