Pencatut Jokowi, Jusuf Kalla Minta MKD Segera Usut Setya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan DPR RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dia berharap MKD memberikan sanksi yang sesuai atas ulah Setya yang diduga menjadi calo dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan dirinya.

    "Ya kan sudah di mana-mana disebut. Kami menunggu proses di DPR dulu. Itu kan tahap pertama," kata Kalla, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 17 November 2015.

    Jusuf Kalla mengatakan sejauh ini pemerintah belum akan membawa kasus pencatutan nama Presiden itu ke ranah hukum. Pemerintah menunggu respons dari MKD setelah DPR menerima laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. "Ya, nanti setelah kami melihat reaksi di DPR baru dibicarakan lebih lanjut," ujar dia.

    Keputusan MKD akan dipertanyakan publik jika hanya memberikan sanksi ringan kepada Setya Novanto. Jusuf Kalla mengatakan, besar kemungkinan apa yang dilakukan Setya adalah tindakan kriminal yang bisa dijerat ke ranah hukum. "Ya, pasti (dilaporkan). Kalau kriminal tidak dipolisikan, yang tak melapor itu yang salah kan," kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi Sudirman Said melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Politikus Partai Golkar itu dilaporkan menjanjikan memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    "Anggota DPR tersebut telah beberapa kali memanggil dan bertemu pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga di kawasan SCBD," ujar Sudirman setelah melaporkan kasus itu ke MKD di Kompleks Parlemen Senayan. 

    Menurut Sudirman, dalam pertemuan ketiga pada 8 Juni 2015 di Pacific Place itulah Setya menjanjikan bisa memperpanjang kontrak Freeport yang berakhir pada 2021 dengan mulus. Sebagai imbalan, ia meminta 20 persen saham, yang akan dibagikan kepada Presiden sebanyak 11 persen dan Wakil Presiden sebanyak 9 persen. Untuk dirinya sendiri, Setya meminta 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Urumuka di Paniai, Papua.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.