Pencatut Nama Jokowi Dilaporkan, JK Puji Menteri Sudirman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Presiden Jusuf Kalla memuji langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan pencatut nama presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menilai aksi Sudirman bukan manuver politik yang membuat gaduh.

    "Justru agar  jangan gaduh diserahkan ke MKD. Itu paling sopan, paling tepat," kata JK    di kantonya, Senin, 16 November 2015.

    Terkait dengan desakan publik untuk membeberkan nama pencatut, JK  akan berbicara dengan Sudirman. "Kalau dikarang-karang namanya kegaduhan."

    Kalla membenarkan Sudirman telah berkoordinasi dengan dirinya sebelum melaporkan nama pencatutnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Kepada Sudirman, JK berujar, jika memang ada pelaku pecatut tersebut, sebaikan dilaporkan ke DPR agar tak disebut sebagai kebohongan.

    Namun Kalla menuturkan pelaporan pelaku pencatut nama presiden adalah inisiatif dari Sudirman sendiri. "Pertama, kewajiban dia sendiri tapi saya sendiri tentu setuju bahwa itulah begitu, jalan yang terbaik."

    Kalla juga tak menilai salah langkah yang diambil Sudirman. "Patut, karena itu kan sudah menjadi wacana publik harus dijelaskan."

    Hari ini Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sore ini di kantornya. Di depan JK, Setya membantah dirinya adalah politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memuluskan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport. Dia mengklaim tidak pernah membawa nama Presiden dan Wakil Presiden untuk melobi Freeport.

    "Saya tidak pernah membawa-bawa nama presiden ataupun pak wapres karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua," kata dia.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.