Rio Capella Izin Berobat, Hakim: Kalau Sakit Jangan Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella (kiri) berunding dengan para kuasa hukumnya usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap penanganan perkara terkait dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 November 2015. ANTARA/Rosa Panggabean

    Mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella (kiri) berunding dengan para kuasa hukumnya usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap penanganan perkara terkait dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 November 2015. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.COJakarta - Terdakwa kasus dugaan suap, Patrice Rio Capella, meminta kepada majelis hakim agar diizinkan berobat ke rumah sakit. "Pak Rio punya masalah dengan jantung," kata Maqdir Ismail, pengacara Rio, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 16 November 2015.

    Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor, Artha Theresia, menanggapi permintaan Rio. "Jadi pesan moral dari perkara ini, kalau sudah tidak sehat, jangan melakukan hal-hal yang diduga korupsi," ujar Artha, yang dibalas senyum oleh Rio.

    Artha belum mengizinkan Rio berobat ke rumah sakit. Ia meminta Rio memeriksakan kesehatannya dulu di tahanan. Sebab, di tahanan juga ada dokter yang berjaga. 

    Namun, jika pengobatan memerlukan fasilitas yang tidak disediakan tahanan, Rio dapat ke rumah sakit. "Olahraga saja di dalam tahanan," tutur Artha.

    Patrice Rio diduga menerima uang Rp 200 juta dari Gatot dan Evy. Jaksa menduga pemberian hadiah itu untuk menggerakkan agar terdakwa Rio melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya. Selaku anggota DPR RI yang duduk di Komisi III (Hukum), Rio mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya. Antara lain Kejaksaan Agung.

    Lantas, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), hadiah itu juga disangka untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.