Sidang Rakyat Kasus 1965 Dituding Sepihak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta yang menghadiri Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    Peserta yang menghadiri Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, mempertanyakan keputusan International People Tribunal (IPT) 1965. "Itu kan persidangan hanya mendengarkan keterangan sepihak,"  kata Arsul di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin, 16 November 2015.

    Arsul mengatakan keputusan yang dihasilkan oleh sidang IPT 1965 bersifat tidak menyeluruh. Artinya, persidangan IPT 1965 hanya mendengarkan keterangan satu pihak saja. Menurut Arsul, persidangan juga seharusnya mendengarkan pihak tertuduh, yaitu pemerintah ataupun elemen masyarakat lain yang mewakili Indonesia.

    Sidang IPT 1965 diadakan di Den Haag, Belanda. Sidang tersebut digelar sejak Selasa, 10 November hingga 13 November 2015. Pengacara Nursyahbani Katjasungkana dan Todung Mulya Lubis turut membeberkan kasus tersebut di hadapan tujuh hakim dan enam jaksa dari mancanegara. Hasil keputusan sidang ini menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa 1965.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut juga mempertanyakan pengetahuan para pembuat keputusan di pengadilan IPT 1965 atas rangkaian kisah sebelum peristiwa 30 September 1965. Dia menilai peristiwa tersebut merupakan rentetan peristiwa masa lalu, yakni sejak Partai Komunis Indonesia masih mendominasi pemerintahan. Karenanya, tidak bisa dalam memutuskan dilakukan dengan melihat sebagian kisah saja. Menurut Arsul, keputusan ini menjadi parsial jika hanya berfokus pada peristiwa 1965. 

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.