Minggu, 22 September 2019

Politikus Pencatut Nama Jokowi Rutin Bertemu Bos Freeport  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut terlibat dalam perpanjangan kontrak dengan Freeport telah berkali-kali mengadakan pertemuan rutin dengan pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI).

    "Saya dapat menjelaskan kepada rekan-rekan media bahwa anggota DPR tersebut telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga dilakukan di kawasan SCBD," ucap Menteri ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 16 November 2015.

    SIMAK:  Politikus Pencatut Nama Jokowi Rutin Bertemu Bos Freeport

    Dalam keterangan persnya, Sudirman menuturkan pertemuan ketiga tersebut digelar di Pacific Place pada Senin, 8 Juni 2015, sekitar pukul 14.00-16.00 WIB. Menurut Sudirman, anggota DPR itu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI dan meminta perusahaan itu memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Menurut Menteri ESDM, keterlibatan anggota Dewan dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport ia peroleh langsung dari pimpinan Freeport. “Saya meminta pimpinan PTFI untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama untuk menjaga agar keputusan apa pun yang diambil bersifat transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

    SIMAK:  Menteri ESDM Beberkan Data Pencatut Nama Jokowi ke MKD

    Sayangnya, Sudirman enggan menyebutkan siapa nama anggota Dewan yang diduga juga merupakan bagian dari pimpinan DPR tersebut. Beredar kabar bahwa Setya Novanto adalah orang yang dimaksud Sudirman. Namun, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sudirman hanya tersenyum dan memilih menyerahkannya kepada Mahkamah Kehormatan DPR.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.