Teror di Paris, Polda Jawa Barat Perketat Penjagaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seniman India, Sudarsan Pattnaik, membuat patung pasir bagi korban serangan teror Paris di Odisha, India, 14 November 2015. REUTERS/Stringer

    Seniman India, Sudarsan Pattnaik, membuat patung pasir bagi korban serangan teror Paris di Odisha, India, 14 November 2015. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jendral Moechgiyarto mengatakan pihaknya akan lebih meningkatkan keamanan masyarakat di Jawa Barat menyusul aksi teror di Paris, Prancis, Jumat pekan lalu.

    Menurut dia, peristiwa tersebut merupakan pelajaran bagi kepolisian untuk selalu meningkatkan keamanan dan ketertiban. "Kami sudah sampaikan ke jajaran," ujar Moechgiyarto kepada wartawan di markas Polda Jawa Barat, Senin, 16 November 2015.

    Menurut Moechgiyarto, polisi tidak boleh kecolongan sehingga mesti melakukan antisipasi sejak dini. Ia menuturkan telah menempatkan pasukan untuk berpatroli di kawasan perbatasan. "Belum ada indikasi. Tapi kegiatan ini harus dilakukan terus-menerus. Di tempat-tempat yang kemungkinan terjadi, kita antisipasi," ucapnya.

    Selain menjaga di kawasan perbatasan, pasukan Polda Jawa Barat memantau lokasi-lokasi vital, antara lain tempat ibadah. Tempat-tempat institusi negara sahabat pun menjadi fokus perhatian kepolisian, salah satunya Institut Prancis Indonesia yang terletak di Kota Bandung. "Memberikan motivasi kepada unsur keamanan masyarakat agar lebih waspada," tuturnya.

    Seperti yang dilaporkan, serangan teror di Paris terjadi pada Jumat, 13 November 2015. Hingga saat ini dilaporkan 129 orang tewas dan 352 lagi luka-luka dalam kejadian itu. Berdasarkan catatan KBRI, ada sekitar 1.700 warga Indonesia yang saat ini berada di Prancis.

    Dari jumlah itu, sekitar seribu WNI menetap di Prancis dengan 300 di antaranya mahasiswa. Selain itu, ada sekitar 500 warga negara Indonesia yang menikah dengan warga setempat.

    IQBAL T. LAZUARDI S.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.