Penjara Buaya dan Piranha, Budi Waseso Lirik Arkaima dari Amazon  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasinal (BNN) Komjen Pol Budi Waseso memusnahkan narkotika di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 12 November 2015. Sebanyak 274.071,8 gram sabu dan 950 butir ekstasi dimusnahkan oleh BNN. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Kepala Badan Narkotika Nasinal (BNN) Komjen Pol Budi Waseso memusnahkan narkotika di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 12 November 2015. Sebanyak 274.071,8 gram sabu dan 950 butir ekstasi dimusnahkan oleh BNN. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengaku sedang meneliti sejumlah ikan piranha untuk menemani ribuan buaya yang akan dijadikan sipir penjara bagi bandar narkotika yang akan didirikannya.

    Bahkan tak hanya piranha, tapi Budi Waseso juga sedang mempertimbangkan Arkaima, jenis ikan buas dari Amazon. "Sepertinya cocok kalau ditaruh di Indonesia," kata Budi Waseso, Sabtu, 14 November 2015.

    Budi Waseso mengaku serius dengan perburuan hewan predator itu. Jenis hewan buas seperti buaya, piranha, dan Arkaima, kata Budi Waseso, tergolong bisa membuat jera jika dijadikan sipir penjara. "Soalnya mereka tak bisa disuap," kata Budi Waseso lagi.

    Lagipula, perkembangbiakan hewan predator itu cenderung cepat dan mudah ditangani. Khusus buaya, kini ia sedang dalam proses penelitian dan pengujian kategori buaya mana yang agresif.

    "Jenisnya banyak, ada di Papua, Sulawesi, Sumatera, di Jawa sendiri juga ada," kata Budi Waseso.

    Lagipula, buaya itu binatang yang tahan penyakit dan lapar. "Usianya relatif di atas 100 tahun, jadi ini efektif," kata Budi Waseso lagi.

    LARISSA HUDA


    Baca juga:
    Drama Teror Paris: Allahu Akbar, Isi Pelor Lagi, Lalu Tembak-tembak!

    Teror Paris: Foto Mengerikan, Tempat Konser Bersimbah Darah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.