Sidang Rakyat, Hakim: Indonesia Usut Pelaku yang Masih Hidup  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nieuwe Kerk, gedung bekas gereja yg akan menjadi tempat digelarnya persidangan rakyat internasional 1965 di Den Haag. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    Nieuwe Kerk, gedung bekas gereja yg akan menjadi tempat digelarnya persidangan rakyat internasional 1965 di Den Haag. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    TEMPO.CO, Den Haag - Majelis hakim pengadilan rakyat internasional 1965 menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia serius di Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965. Pada waktu itu, terjadi pembunuhan para jenderal yang kemudian dibuang di Lubang Buaya. Majelis juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan kemanusiaan.

    “Karena garis komando terorganisasi dari atas ke bawah lembaga institusional,” kata hakim ketua Zak Yacoob, saat membacakan kesimpulan majelis hakim di ruang sidang di Nieuwe Kerk, Den Haag, kemarin petang, Jumat, 13 November 2015.

    Menurut majelis hakim, seluruh materi yang ada dari hari pertama hingga terakhir menunjukkan, tanpa diragukan lagi, “Pelanggaran hak asasi manusia serius yang telah disampaikan ke hakim benar-benar terjadi,” kata Yacoob.

    Hakim menyatakan bahwa tugas Presiden Indonesia dan pemerintah adalah mengakui kekejaman yang telah terjadi tersebut. Mereka juga diminta untuk meminta maaf atas tindakan yang menyakitkan yang telah dilakukan. Juga, “untuk melakukan penyelidikan dan investigasi atas pelaku yang masih hidup.”

    Hakim percaya presiden akan melakukannya karena dia mau memenuhi janji kampanyenya. Selain itu, hakim meminta agar arsip-arsip terkait peristiwa September 1965 dibuka. Pemerintah juga diminta menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ada pada laporan investigasi mereka untuk kasus 1965.

    Sebelumnya, penuntut mendakwa negara Indonesia, terutama angkatan bersenjata di bawah jenderal yang kemudian menjadi presiden, Soeharto, juga pemerintah dan milisi yang terlibat dengan tudingan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada sembilan kejahatan yang didakwakan, yakni pembunuhan, kerja paksa, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, persecution, penghilangan paksa, propaganda yang mendorong kejahatan akibat kebencian, serta keterlibatan negara lain.

    Seusai pembacaan pernyataan majelis hakim tersebut pada Jumat petang, koordinator Yayasan Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Nusryahbani Katjasungkana, menyatakan kegembiraannya. “Ini adalah momen terbesar dalam hidup saya,” katanya. Ia menambahkan bahwa ini semua didedikasikan buat para korban. “May they rest in peace.

    PURWANI DIYAH PRABANDARI (DEN HAAG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.