Proses Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Diragukan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menggelar sidang kode etik pada hakim ad hoc Tipikor, Yogyakarta, Johan Erwin Isharyanto di Mahkamah Agung, Jakarta, 18 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menggelar sidang kode etik pada hakim ad hoc Tipikor, Yogyakarta, Johan Erwin Isharyanto di Mahkamah Agung, Jakarta, 18 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Peradilan mendesak agar proses seleksi calon hakim ad hoc lebih berkualitas. Dia mempertanyakan kelayakan para calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi tersebut. "Terlepas dari kebutuhan yang mendesak akan hakim tipikor," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Ardila Caesar, Jumat, 13 November 2015.

    Proses seleksi calon hakim ad hoc pengadilan tipikor sudah dilakukan sejak 6 November 2015. Proses ini telah menghasilkan 58 nama calon yang disaring melalui proses administrasi dan tes tertulis.

    Ardila mengatakan ada beberapa hal yang disoroti terkait dengan proses seleksi yang diketuai Artidjo Alkostar itu. Pertama adalah masalah integritas para calon hakim yang tidak teruji. Sebab, beberapa nama calon diketahui pernah melakukan pelanggaran etika profesi.

    Selain itu, Koalisi Pemantau Peradilan menduga ada beberapa calon yang melakukan pelanggaran pidana dari profesinya. Sedangkan dari aspek kompetensi, sebagian besar dianggap tidak memahami persoalan korupsi, baik secara praktek maupun teori, termasuk perspektif dan kemampuan analisis perundang-undangan.

    Terkait dengan masalah independensi, Rida mengatakan ada tujuh calon yang terindikasi bergabung dengan partai politik yang berpotensi adanya keberpihakan.

    Koalisi Pemantau Peradilan, kata Rida, mendesak agar penilaian para calon hakim dilakukan secara terbuka ke publik. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.