TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dunia internasional harus ikut berpartisipasi merestorasi lahan gambut di Indonesia. Sebab, mereka ikut menikmati hasil hutan Indonesia. "Misalnya kursi dari Jepang bisa saja berasal dari hutan Kalimantan," katanya pada pembukaan Konferensi Gambut Internasional di Hotel Shangri-La, Jumat, 13 November 2015.
JK mengakui pemerintah masa lalu bersalah karena mengobral izin lahan. Namun, hasilnya bisa dinikmati dunia. "Kebakaran adalah tanggung jawab kita semua" JK berujar.
Ia juga mengakui adanya kesalahan program pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Program seribu lahan terbukti merusak lahan gambut. Program ini mengeringkan gambut karena dibangunnya kanal-kanal yang menyedot air kandungan gambut tersebut.
Pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki lahan gambut. Sebagai langkah awal, konferensi ini digelar. Badan ini rencananya akan mendapat dana dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan ini, kata Kalla, akan bekerja selama lima tahun
Dalam konferensi yang akan berlangsung dua hari ini, pemerintah mengundang ahli gambut dalam dan luar negeri, kemudian juga organisasi-organisasi lingkungan. Secara khusus, ada perwakilan dari Norwegia dan Jepang yang akan berbagi soal penanganan gambut di negara masing-masing.
Selain merestorasi gambut, menurut JK, pemerintah juga bertindak keras pada pelaku pembakar hutan. Ia berharap tahun depan, jumlah titik api semakin berkurang dan pemerintah lebih cepat menangani kebakaran. "Kemudian juga mengetatkan izin-izin dan moratorium penggunaan hutan," kata dia.
TIKA PRIMANDARI
