Negara Lain Nikmati Hutan Indonesia, Begini Kata JK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berkoordinasi dengan para bawahannya usai menyusuri pematang kanal bersekat yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 31 Oktober 2015. ANTARA/Saptono

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berkoordinasi dengan para bawahannya usai menyusuri pematang kanal bersekat yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 31 Oktober 2015. ANTARA/Saptono

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dunia internasional harus ikut berpartisipasi merestorasi lahan gambut di Indonesia. Sebab,  mereka ikut menikmati hasil hutan Indonesia. "Misalnya kursi dari Jepang bisa saja berasal dari hutan Kalimantan," katanya pada pembukaan Konferensi Gambut Internasional di Hotel Shangri-La, Jumat, 13 November 2015.

    JK  mengakui pemerintah masa lalu bersalah karena mengobral izin lahan. Namun, hasilnya bisa dinikmati dunia. "Kebakaran adalah tanggung jawab kita semua" JK berujar.

    Ia juga mengakui adanya kesalahan program pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Program seribu lahan terbukti merusak lahan gambut. Program ini mengeringkan gambut karena dibangunnya kanal-kanal yang menyedot air kandungan gambut tersebut.

    Pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki lahan gambut. Sebagai langkah awal, konferensi ini digelar. Badan ini rencananya akan mendapat dana dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan ini, kata Kalla, akan bekerja selama lima tahun

    Dalam konferensi yang akan berlangsung dua hari ini, pemerintah mengundang ahli gambut dalam dan luar negeri, kemudian juga organisasi-organisasi lingkungan. Secara khusus, ada perwakilan dari Norwegia dan Jepang yang akan berbagi soal penanganan gambut di negara masing-masing.

    Selain merestorasi gambut, menurut JK, pemerintah juga bertindak keras pada pelaku pembakar hutan. Ia berharap tahun depan, jumlah titik api semakin berkurang dan pemerintah lebih cepat menangani kebakaran. "Kemudian juga mengetatkan izin-izin dan moratorium penggunaan hutan," kata dia.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pidato Jokowi Terkait Kinerja dan Capaian Lembaga Tinggi Negara

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019. Inilah hal-hal penting dalam pidato Jokowi.