Tak Setuju Pansus Petral, Hanura: Biar Penegak Hukum Bekerja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Petral. Dok/TEMPO/Dasril Roszandi

    Ilustrasi Petral. Dok/TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat tidak setuju ihwal  pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) periode 2012-2014. Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana, meminta aparat penegak hukum langsung bertindak jika ditemukan indikasi korupsi di Petral.

    "Kalau pansus tidak masalah, cuma nanti jadi politis," kata Dadang saat dihubungi, Kamis, 12 November 2015. Dia khawatir adanya pansus malah menimbulkan kegaduhan politik.

    Sebab,  Dadang berujar, kerja pansus masih panjang. "Kalau ada pansus,  penegak hukum baru bekerja setelah mendapat rekomendasi dari para legislator itu."

    Karena itu, Dadang tak ingin penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi malah terganggu kinerjanya gara-gara pansus. Menurut Dadang, KPK atau penegak hukum lain bisa langsung bertindak berdasarkan hasil audit forensik dari lembaga internasional tersebut. "Audit ini kuantitatif. Bisa jadi bukti permulaan yang cukup," ujarnya.

    Sebelumnya, pembentukan Pansus Petral diusulkan politikus Nasdem Kurtubi. Menurut Kurtubi, pansus bertujuan supaya ada kejelasan informasi dan kemungkinan langkah hukum yang bisa diambil pihak berwenang.

    Audit forensik dari auditor internasional Kordha Mentha menyebutkan adanya mafia yang menyebabkan pengadaan minyak oleh Petral menjadi lebih mahal. Audit periode 2012-2014 itu menemukan kejanggalan karena sejak 2012 Petral selalu memprioritaskan pengadaan minyak lewat perusahaan minyak nasional rekanannya. Akibat penggiringan itu, Pertamina cuma mendapat diskon US$ 30 sen per barel, dari yang seharusnya bisa US$ 1,3 per barel.

    LINDA TRIANITA | ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.