SKANDAL PETRAL: Sudirman Berjanji Temui Wapres JK Bicara Audit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setibanya untuk pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 13 November 2015. KPK memeriksa Sudirman Said sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Pribadi Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setibanya untuk pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 13 November 2015. KPK memeriksa Sudirman Said sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Pribadi Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan belum sempat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan laporan hasil audit Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

    "Saya belum bertemu dengan Pak Wapres karena baru tadi pagi pulang dari perjalanan ke Timur Tengah," katanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat, 13 November 2015.

    Ia mengatakan telah melapor kepada Presiden Joko Widodo dan dalam waktu dekat akan menjelaskannya kepada Jusuf Kalla. Sudirman juga menjelaskan telah mengambil sikap untuk menangani kasus anak perusahaan PT Pertamina tersebut.

    SIMAK:
    SKANDAL PETRAL: Begini Cara Mafia Akal-akali Tender Minyak
    Kasus Dokter Andra, Menteri Puan: Ini Pengalaman Pahit!

    "Sudah jelas dari awal konsisten untuk yang berkaitan dengan manajemen internal terus meminta Pertamina melakukan perbaikan," katanya.

    Hasil audit forensik terhadap Petral menyebutkan terjadi anomali dalam pengadaan minyak pada 2012-2014. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordha Mentha, jaringan mafia minyak dan gas menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun.

    Sudirman datang ke KPK guna diperiksa sebagai saksi untuk Rinelda Bandaso, tersangka kasus pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kasus ini melibatkan mantan anggota Komisi Energi, Dewie Yasin Limpo.

    Sudirman menyatakan akan memberi keterangan serupa dengan Rida Maulana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK, pada Kamis, 5 November 2015. "Seperti yang sudah dijelaskan Pak Dirjen EBTKE bahwa proyek itu belum masuk anggaran 2016," katanya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.