Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

18 Nama Calon Anggota Ombudsman Diserahkan ke Presiden  

image-gnews
Gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jalan Rasuna Said, Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana
Gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jalan Rasuna Said, Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.COJakarta - Panitia Seleksi Ombudsman hari ini, 13 November 2015, menyerahkan 18 nama kepada Presiden Joko Widodo. Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto mengatakan semua calon telah melalui tahap seleksi. 

"Kami dari pansel sudah melapor kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara tentang hasil dari seleksi calon Ombudsman," kata Agus setelah menyerahkan hasil seleksi kepada Menteri di kompleks Istana, Jumat, 13 November 2015. 

Agus mengatakan, saat pendaftaran awal, terdapat 269 pendaftar. Kemudian menyusut menjadi 237 orang. Setelah melalui tes kompetensi, jumlah itu mengerucut menjadi 72 orang. Setelah itu, Pansel melakukan penelusuran profil dan yang dinyatakan lulus sebanyak 36 orang. Setelah terpilih 36 orang, dilakukan penelusuran rekam jejak yang melibatkan Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara. Akhirnya, setelah wawancara terbuka dan tes kesehatan, terpilih 18 orang yang kemudian diajukan ke Presiden. 

Agus mengatakan Pansel mempertimbangkan sejumlah kriteria dalam memilih. Pertama, calon mampu membangun jejaring dengan pemerintah dan lembaga tinggi negara. Kedua, calon juga memiliki jejaring dengan akar rumput dan masyarakat sipil. Ketiga, calon memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem dan kelembagaan Ombudsman. 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sejauh ini selalu mempercayai kinerja Pansel. Nama-nama yang diajukan, kata dia, akan segera diserahkan kepada Presiden agar bisa diteruskan ke DPR. "Kami harapkan bisa dibahas dalam masa sidang selanjutnya," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agus mengatakan, dari 18 nama itu, akan dipilih sembilan nama oleh DPR. Pansel berharap DPR sudah menentukan nama-nama yang dipilih sebelum 15 Februari atau sebelum masa tugas anggota Ombudsman berakhir. 

Berikut ini 18 nama calon anggota Ombudsman:
1. Adhar Hakim
2. Adrianus Eliasta Meliala
3. Ahmad Alamsyah Saragih
4. Ahmad Su'ado
5. Alvin Lie Ling Piao
6. Amzulian Rifai
7. Anung Didik Budi Karyadi
8. Dadan Suparjo Suharmawijaya
9. Djuni Thamrin
10. Gunarto
11. Helda Ritta Tirajoh
12. Hendra Nurtjahjo
13. Idham Ibty
14. Laode Ida
15. Lely Pelitasari Soebekty
16. Ninik Rahayu
17. Rohani Budi Prihatin
18. Sudarto

ANANDA TERESIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

27 Agustus 2023

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.


Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.


Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

30 Juli 2023

Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.


Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

14 Februari 2023

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.


Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

29 Desember 2021

Suasana pelayanan publik pada hari pertama masuk bekerja usai libur lebaran di Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Sejumlah kantor pemerintahan dan swasta kembali beroperasional setelah libur Lebaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

30 November 2021

Logo Ombudsman RI. indonesia.go.id
Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.


Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

1 Oktober 2021

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.


Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

8 Maret 2021

Orang lanjut usia bersiap menjalani vaksinasi Covid-19 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021. Vaksinasi Covid-19 untuk lansia digelar Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tempo/Nurdiansah
Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.


Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

20 Februari 2020

(Kiri-kanan) Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengelar konferensi pers usai mengelar pertemuan membahas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko
Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.


Ombudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank

10 Desember 2019

Presiden Jokowi menghadiri Penyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Sukmajaya, Kota Depok, Selasa, 12 Februari 2019. Pemerintah sendiri telah menetapkan indeks bantuan sosial yaitu bantuan Tetap PKH Reguler Rp 550.000/Keluarga/Tahun, bantuan tetap PKH Akses Rp 1.000.000/Keluarga/Tahun (KPM yang tinggal di daerah sulit dan terpencil). TEMPO/Subekti.
Ombudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank

Ombudsman meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjatuhkan sanksi kepada Direksi BRI Cabang Sampang.