TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta korporasi ikut mendanai program restorasi gambut yang diinisiasi pemerintah. Menurut JK, pemerintah berkomitmen memperbaiki penanganan gambut yang sudah berlangsung puluhan tahun.
"Kita butuh kerja sama untuk mendanai ini. Ada REDD+, PBB, World Bank, dan COP. Tentunya, pemerintah juga akan memberikan sejumlah anggaran yang cukup, juga korporasi," ucap JK pada pembukaan Konferensi Gambut Internasional di Hotel Shangri-La, Jumat, 13 November 2015.
Pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki lahan gambut. Sebagai langkah awal, Konferensi Gambut Internasional digelar. Badan ini rencananya akan mendapat dana dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam konferensi yang akan berlangsung dua hari ini, pemerintah mengundang ahli gambut dalam dan luar negeri serta organisasi-organisasi lingkungan. Secara khusus, perwakilan dari Norwegia dan Jepang akan berbagi ilmu soal penanganan gambut di negara masing-masing.
Selain merestorasi gambut, tutur Kalla, pemerintah akan bertindak keras terhadap pelaku pembakar hutan. Ia berharap, pada tahun depan, jumlah titik api semakin berkurang dan pemerintah lebih cepat menangani kebakaran. "Kemudian juga mengetatkan izin-izin dan moratorium penggunaan hutan."
TIKA PRIMANDARI