TEMPO.CO, Semarang - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah mengecam praktek pelarangan diskusi bertema lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang sedianya digelar di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Kamis sore, 12 November 2015.
“Ini sangat ironis. Lembaga akademis justru melarang mahasiswanya berpikir kritis tentang suatu masalah,” kata Ketua PBHI Jawa Tengah Kahar Muamalsyah kepada Tempo di Semarang, Jumat, 13 November 2015.
Apalagi, ucap Kahar, alasan pelarangan adalah sesat pikir mengenai moral dan kepentingan kampus menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
Kahar menyatakan, jika memang ada organisasi masyarakat yang mencoba melarang diskusi, tugas pimpinan kampus adalah melindungi mahasiswanya, bukan malah mengikuti kemauan ormas dan mengabaikan mahasiswanya. “Pihak kampus jelas-jelas tidak melindungi kebebasan berpikir dan berbicara, bahkan di dalam lingkungan kampus,” ujarnya.
BACA JUGA
Pria Ini Tinggal di Kandang Domba, Hidup dari Barang Bekas
Memilukan, Keluarga Ini 7 Tahun Hidup di Kandang Ayam
PBHI mendesak pimpinan Undip menghormati serta mendukung kebebasan berpikir dan berbicara para mahasiswa. PBHI juga mendesak aparat kepolisian sebagai representasi negara wajib melindungi semua warganya.
Sebelumnya, Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Undip batal menggelar diskusi tentang LGBT karena tidak diizinkan rektor dan dekan di kampusnya.
Selama ini, LPM Gema Keadilan rutin menggelar diskusi. Untuk tema LGBT adalah diskusi yang keenam. Dalam undangan yang disebar ke publik, mereka berencana menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Komunitas Gay Semarang Yosep; dosen HAM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, Marten Hanura; serta dosen di Fakultas Kedokteran Undip, Zulfa Juniarto.
Rektor Undip Yos Johan Utama menyatakan diskusi batal karena tidak ada izin dari dekan. “Harus ada izin, apalagi mengundang pihak luar,” tuturnya.
Yos Johan juga mempersoalkan tema diskusi yang, menurut dia, sensitif. Ia khawatir tema LGBT itu justru dibelokkan ke kepentingan pihak tertentu yang arahnya tidak baik. Menurut Yos, soal LGBT ini ada pertentangan dalam ajaran agama. “Sementara Undip kan menjunjung tinggi religious dan akhlakul karimah,” kata Yos.
Yos menegaskan, Undip tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik. Tapi syaratnya, harus kebebasan yang bertanggung jawab. “Diskusi harus ke penyelesaian masalah, bukan justru menimbulkan masalah,” ucapnya.
ROFIUDDIN