Diskusi Gay Lesbian Dilarang di Undip, PBHI: Ironis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang demonstran memakai topeng dengan mulut dilakban simbol pembungkaman saat aksi unjuk rasa memprotes UU Keamanan Publik di Madrid, Spanyol, 1 Juli 2015. Undang-undang yang dijuluki `Law Gag` ini membatasi kebebasan menyuarakan pendapat, berekspresi dan memberikan sanksi berat kepada para pelanggarnya. AP/Andres Kudacki

    Seorang demonstran memakai topeng dengan mulut dilakban simbol pembungkaman saat aksi unjuk rasa memprotes UU Keamanan Publik di Madrid, Spanyol, 1 Juli 2015. Undang-undang yang dijuluki `Law Gag` ini membatasi kebebasan menyuarakan pendapat, berekspresi dan memberikan sanksi berat kepada para pelanggarnya. AP/Andres Kudacki

    TEMPO.CO, Semarang - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah mengecam praktek pelarangan diskusi bertema lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang sedianya digelar di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Kamis sore, 12 November 2015.

    “Ini sangat ironis. Lembaga akademis justru melarang mahasiswanya berpikir kritis tentang suatu masalah,” kata Ketua PBHI Jawa Tengah Kahar Muamalsyah kepada Tempo di Semarang, Jumat, 13 November 2015.

    Apalagi, ucap Kahar, alasan pelarangan adalah sesat pikir mengenai moral dan kepentingan kampus menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

    Kahar menyatakan, jika memang ada organisasi masyarakat yang mencoba melarang diskusi, tugas pimpinan kampus adalah melindungi mahasiswanya, bukan malah mengikuti kemauan ormas dan mengabaikan mahasiswanya. “Pihak kampus jelas-jelas tidak melindungi kebebasan berpikir dan berbicara, bahkan di dalam lingkungan kampus,” ujarnya.

    BACA JUGA
    Pria Ini Tinggal di Kandang Domba, Hidup dari Barang Bekas
    Memilukan, Keluarga Ini 7 Tahun Hidup di Kandang Ayam

    PBHI mendesak pimpinan Undip menghormati serta mendukung kebebasan berpikir dan berbicara para mahasiswa. PBHI juga mendesak aparat kepolisian sebagai representasi negara wajib melindungi semua warganya.

    Sebelumnya, Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Undip batal menggelar diskusi tentang LGBT karena tidak diizinkan rektor dan dekan di kampusnya.

    Selama ini, LPM Gema Keadilan rutin menggelar diskusi. Untuk tema LGBT adalah diskusi yang keenam. Dalam undangan yang disebar ke publik, mereka berencana menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Komunitas Gay Semarang Yosep; dosen HAM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, Marten Hanura; serta dosen di Fakultas Kedokteran Undip, Zulfa Juniarto.

    Rektor Undip Yos Johan Utama menyatakan diskusi batal karena tidak ada izin dari dekan. “Harus ada izin, apalagi mengundang pihak luar,” tuturnya.

    Yos Johan juga mempersoalkan tema diskusi yang, menurut dia, sensitif. Ia khawatir tema LGBT itu justru dibelokkan ke kepentingan pihak tertentu yang arahnya tidak baik. Menurut Yos, soal LGBT ini ada pertentangan dalam ajaran agama. “Sementara Undip kan menjunjung tinggi religious dan akhlakul karimah,” kata Yos.

    Yos menegaskan, Undip tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik. Tapi syaratnya, harus kebebasan yang bertanggung jawab. “Diskusi harus ke penyelesaian masalah, bukan justru menimbulkan masalah,” ucapnya.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.