Dilarang, Ini Alasan Gema Keadilan Gelar Diskusi Gay Lesbian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang demonstran memakai topeng dengan mulut dilakban simbol pembungkaman saat aksi unjuk rasa memprotes UU Keamanan Publik di Madrid, Spanyol, 1 Juli 2015. Undang-undang yang dijuluki `Law Gag` ini membatasi kebebasan menyuarakan pendapat, berekspresi dan memberikan sanksi berat kepada para pelanggarnya. AP/Andres Kudacki

    Seorang demonstran memakai topeng dengan mulut dilakban simbol pembungkaman saat aksi unjuk rasa memprotes UU Keamanan Publik di Madrid, Spanyol, 1 Juli 2015. Undang-undang yang dijuluki `Law Gag` ini membatasi kebebasan menyuarakan pendapat, berekspresi dan memberikan sanksi berat kepada para pelanggarnya. AP/Andres Kudacki

    TEMPO.CO, Semarang - Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) memiliki alasan mengangkat tema “LGBT dalam Sosial Masyarakat Indonesia”, yang sedianya didiskusikan pada Kamis sore, 12 November 2015. Pemimpin Umum LPM Gema Keadilan Febri Tuanto menyatakan diskusi bukan bertujuan mendoktrin peserta setuju atau tidak setuju terhadap LGBT.

    “Tetapi untuk membahas permasalahan LGBT dari sudut pandang yang lebih luas karena apabila kita cermati secara lebih dalam, fenomena LGBT ini acap kali dicerna secara mentah-mentah oleh masyarakat sehingga perlu pemahaman dari kacamata ilmiah agar dapat dicerna lebih obyektif dan jelas,” kata Febri, Jumat, 13 November 2015.

    Mahasiswa Undip harus kecewa karena rencana diskusi tersebut batal gara-gara tak diberi izin rektor dan dekan. Padahal selama ini mereka lancar menggelar diskusi dengan prosedur yang sama. Bahkan, diskusi bertajuk #NGOPI (Ngobrol Pintar) adalah yang keenam. Dengan proses dan prosedur persiapan yang sama, Ngopi pertama hingga kelima lancar tanpa hambatan.

    BERITA MENARIK
    Pria Ini Tinggal di Kandang Domba, Hidup dari Barang Bekas
    Memilukan, Keluarga Ini 7 Tahun Hidup di Kandang Ayam

    LPM Gema Keadilan menilai LGBT sudah menjadi fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi pencerdasan dari pers, Divisi Litbang LPM Gema Keadilan ingin mewadahi diskusi agar masyarakat dapat melihat fenomena sosial tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. “Bukan justru sengaja menutup mata atas fenomena sosial yang terjadi atau malah menjustifikasi suatu isu secara naif,” kata Febri.

    Narasumber yang diundang pun dari berbagai perspektif, yakni perwakilan LGBT sebagai pelaku, akademisi kedokteran, dan pakar HAM. LPM Gema Keadilan menilai diskusi bisa berjalan ilmiah karena dilaksanakan di kampus, yang merupakan wadah intelektual untuk sirkulasi isu, gagasan, dan ide-ide baru. Febri juga menegaskan, diskusi LGBT bukan untuk melegitimasi paham tertentu. Sebab, diskusi didorong berbagai arah.

    Febri menambahkan, justru dengan diskusi ini bisa ditemukan pandangan dan gagasan untuk menemukan solusi atas suatu fenomena sosial yang terjadi, bukan saling menghujat atau sengaja menutup mata atas masalah ini. Sebab, hal itu tidak akan memecahkan masalah, tapi malah membuat keadaan makin runyam.

    Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama mengakui diskusi tersebut tidak jadi digelar. Sebab, pihak panitia tidak mengantongi izin dari dekan. “Harus ada izin. Apalagi juga mengundang pihak luar,” kata dia.

    Yos Johan juga mempersoalkan tema diskusi yang menurutnya sensitif. Ia khawatir tema LGBT itu justru dibelokkan ke kepentingan pihak tertentu, yang arahnya tidak baik. Menurut Yos, soal LGBT ini ada pertentangan ajaran agama. “Sementara, Undip kan menjunjung tinggi religius dan akhlakul karimah,” katanya.

    Yos menegaskan, Undip tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik. Tapi, syaratnya harus kebebasan yang bertanggung jawab. “Diskusi harus ke penyelesaian masalah, bukan justru menimbulkan masalah,” kata Yos.

    ROFIUDDIN

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.