Siagakan 7 Kapal Perang, TNI AL Bantah Natuna Memanas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal Perang KRI Banda Aceh-593. TEMPO/Albert Agung Bagus

    Kapal Perang KRI Banda Aceh-593. TEMPO/Albert Agung Bagus

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Armada Barat TNI Angkatan Laut Laksamada Muda A Taufiq R, mengaku menyiagakan tujuh kalap perang di perairan Kepulauan Natuna. Tujuh kapal perang jenis patroli tersebut bersiaga 24 jam di laut Natuna sejak sepekan lalu.

    “Tujuh kapal hanya melakukan operasi rutin. Kondisi Natuna aman,” kata Taufiq di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 November 2015. Dia membantak kondisi Natuna memanas akibat klaim Cina atas Laut Cina Selatan.

    Sebelumnya, banyak dugaan jika penambahan kapal perang karena kondisi Natua memanas. Biasanya, dalam operasi rutin, Armada Barat TNI AL hanya mengirim tiga kapal perang untuk menjaga Natuna dan Anambas. Menurut Taufiq, penambahan itu wajar karena sebelumnya TNI AL juga pernah mengerahkan 15 unit kapal perang di Natuna untuk latihan.

    "Jadi tak ada yang istimewa. Lagi pula tujuh KRI itu sekelas kapal patroli. Kalau saya kirim frigat (kapal perang besar), nah itu baru patut disebut memanas," kata dia.

    Taufiq juga membantah isu adanya kontak senjata antara kapal perang TNI AL dengan kapal perang asing di Natuna. Menurut dia, kapal perang Angkatan Laut tak akan mudah memuntahkan pelurunya. Sebab setiap langkah kapal perang harus sesuai perintah Panglima TNI. "Kami tak akan mungkin tembakkan satu peluru pun tanpa perintah," kata dia.

    Menurut dia, Armada Barat TNI AL tidak hanya melakukan patroli di Natuna. Dalam satu hari, ada 32 kapal perang yang berpatroli di seluruh wilayah laut kawasan Barat Nusantara. "Paling banyak patroli dilakukan di Selat Malaka dan Selat Sunda, karena itu pintu masuk-keluar Indonesia," kata Taufiq.

    Sebelumnya, Cina mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Dalam peta yang dirilis Cina, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah mereka. Peta tersebut dibuat berdasarkan rekam jejak sejarah maritim Cina. Pemerintah Indonesia sudah menolak keras peta klaim Cina.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.