DPR: RUU Perbukuan dan RUU Kebudayaan Rampung Tahun Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Teguh Juwarno, optimistis dapat menyelesaikan target program legislasi nasional (prolegnas) komisinya. Namun, ini bergantung juga pada pemerintah. "Melihat respons publik, kami harus realistis," kata Teguh dalam pesan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 11 November 2015.

    Dalam prolegnas prioritas tahun ini terdapat dua rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan Komisi X, yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Keduanya adalah RUU Perbukuan dan RUU Kebudayaan.

    Teguh mengatakan RUU Perbukuan dapat segera selesai. Apalagi RUU ini merupakan inisiatif DPR sehingga lebih mudah diproses.

    Tapi untuk RUU Kebudayaan, ia mengatakan prosesnya lebih alot. Pasalnya, RUU ini mengundang kontroversi. Misalnya, soal pelestarian kretek karena dianggap sebagai warisan budaya. Hal ini, menurut Teguh, menghambat proses pengesahan.

    "Namun, kan tergantung pemerintah yang akan membahas bersama. Sering kali hal ini menjadi penghambat laju penyelesaian undang-undang," ujar dia.

    Tahun ini ada 39 prolegnas prioritas dan enam prolegnas kumulatif. Jumlah ini baru kira-kira seperlima dari prolegnas selama 2015-2019. Total prolegnas yang ditargetkan DPR periode ini mencapai 159.

    Menjelang akhir tahun, target ini tampaknya masih jauh dari harapan. Wakil Ketua Badan Legislatif Firman Soebagyo mengakui target prolegnas akan sulit dicapai tahun ini. Firman mengatakan kuncinya kini tergantung dari komisi masing-masing dalam memaksimalkan waktu yang tersisa untuk mengejar target prolegnas.

    Dengan adanya masa reses, DPR baru akan aktif membahas kembali rancangan mulai pekan depan. DPR akan kembali reses pada Desember mendatang.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.