Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Percepat Penyidikan Kasus Pencurian Terumbu Karang

image-gnews
ilustrasi Edukasi Terumbu Karang dengan Si Umbu(Komunika Online)
ilustrasi Edukasi Terumbu Karang dengan Si Umbu(Komunika Online)
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Penyidik Kepolisian Resor Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mempercepat proses penyidikan terhadap komplotan nelayan yang melakukan pencurian terumbu karang di perairan Taka Batu Tappampang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan (Pangkep).

“Kami berupaya bisa segera melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan agar mulai disidangkan,” kata Kepala Polres Pangkep Ajun Komisaris Besar M Hidayat, Rabu, 11 November 2015.

Komplotan itu terdiri atas empat orang, masing-masing OL (31), AS (18), RIZ (17), dan IBR (29), yang merupakan warga Pulau Barang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Mereka ditangkap tim Polair Polres Pangkep awal November lalu saat mengambil terumbu karang menggunakan palu dan pahat.

Dalam penangkapan itu, disita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu unit perahu jenis Jolloro, 23 bongkahan koral, satu buah palu, satu buah pahat, dan satu unit kompresor. Bongkahan terumbu karang dijadikan batu koral sebagai barang hiasan dan dijual kepada penampungnya, AM, yang bertempat tinggal di Makassar. Koral dijual murah, Rp 2 ribu per biji.

Empat nelayan itu dijerat Pasal 35 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Menurut Hidayat, penyidik sudah meminta keterangan dua saksi ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep guna melengkapi berkas perkara. Polisi menilai pencurian terumbu karang merupakan kejahatan serius karena mengancam kerusakan ekosistem dan biota laut.

Hidayat mengatakan, komplotan nelayan itu semula berdalih memiliki izin mengambil koral. Ternyata, bukan atas nama mereka. Selain itu, lokasi pencurian terumbu karang itu masuk wilayah konservasi. “Kami sedang memburu penampung batu koral dari pengikisan terumbu karang karena kerja sama mereka hanya mementingkan sisi bisnis dan mengabaikan kelestarian alam,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, mengatakan aparat kepolisian terus melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan di laut, termasuk illegal fishing dan pencurian terumbu karang. “Kegiatan sosialisasi bagi masyarakat di kawasan pesisir, khususnya nelayan, terus kami tingkatkan,” ucapnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan Asmar Ezwar mengatakan kondisi terumbu karang di perairan Sulawesi Selatan sudah sangat memprihatinkan. Tiga tahun lalu, tingkat kerusakannya mencapai 50 persen dari potensi terumbu karang yang ada. Pada 2015, diperkirakan sudah mencapai 70 persen.

Kerusakan terumbu karang di perairan Spermonde di Makassar dan Pangkep tergolong yang paling parah. Itu sebabnya, Walhi Sulawesi Selatan mendorong pemerintah daerah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan aktif melakukan upaya pemulihan. “Pencurian terumbu karang tidak boleh dibiarkan,” tutur Asmar.

TRI YARI KURNIAWAN

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

54 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Polres Payakumbuh Peringati Hari Bhayangkara ke-77

3 Juli 2023

Polres Payakumbuh Peringati Hari Bhayangkara ke-77

AKBP Wahyuni menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi terutama kepada Pemko Payakumbuh