TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pembentukan Provinsi Madura yang gaungnya telah jadi isu nasional, ternyata bermula dari obrolan di media sosial whatsaap. Grup obrolah itu diberi nama Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M). Anggotanya kalangan aktivis dari empat Kabupaten di Madura, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, ada juga pejabat daerah.
"Dari obrolan di grup WA itu, ternyata kami punya keresahan yang sama, yaitu bagaimana menyejahterakan warga Madura, dari obrolan kita realisasikan dalam tindakan, yaitu deklarasi," kata Sekertaris Jendral P4M, Jimhur Saros, Rabu, 11 November 2015.
Lucunya, kata Jimhur, meski saling mengobrol dan tukar pikiran, masing-masing anggota grup WA P4M tidak saling kenal. Menurut Jimhur, para pengurus P4M baru di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan baru bertemu tatap muka pertama kali lima hari jelang deklarasi di salah satu rumah makan di Bangkalan. "Meski terkesan dadakan, itu bukan tolak ukur menilai keseriusan kami," ujar dia.
Jimhur menyadari karena prosesnya yang serba instan itulah, banyak kalangan di Madura yang menilai wacana pembentukan provinsi yang diusung P4M hanya propaganda belaka. Bahkan, Jimhur juga mendengar selentingan adanya dukungan perusahaan migas dalam pembentukan provinsi Madura. "Tidak ada dukungan perusahaan migas, ini murni gerakan rakyat, saya juga tidak mengundang perusahaan migas ke deklarasi," tegas dia.
Jimhur mengaku dalam mempersiapkan acara deklarasi di Gedung Rato Ebu, dirinya tidak memegang uang sepeserpun. Semua persiapan dimodali dengan berhutang baik tempat, spanduk hingga konsumsi. "Silahkan dicek, apakah ulama dan masyarakat yang hadir itu dikasih uang transpot? Mereka datang karena atas keinginan sendiri," ungkap dia.
Setelah acara deklarasi provinsi Madura sukses digelar, langkah selanjutnya P4M akan melakukan sowan maraton ke eksekutif dan legislatif di empat kabupaten di Madura. "Kami akan minta dukungan dari para bupati dan DPRD se madura," papar dia.
Langkah lainnya, kata Jimhur, akan melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari DPR RI, melakukan judicial review dan meminta DPR menggunakan hak inisiatifnya. "Kami sudah punya tim lobi di DPR".
MUSTHOFA BISRI
