Soal Pilot AS, Jokowi Perlu Kirim Surat Nota Keberatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI Angkatan Udara memeriksa James Patrick Murphy, Pilot asal Amerika Serikat yang dipaksa mendarat di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, 9 November 2015. Patrick Murphy melintasi wilayah udara Indonesia menggunakan pesawat propeller first engine Cessna. Pentak Lanud Tarakan

    Anggota TNI Angkatan Udara memeriksa James Patrick Murphy, Pilot asal Amerika Serikat yang dipaksa mendarat di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, 9 November 2015. Patrick Murphy melintasi wilayah udara Indonesia menggunakan pesawat propeller first engine Cessna. Pentak Lanud Tarakan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR T.B. Hasanuddin meminta pemerintah segera mengirim surat nota keberatan kepada Amerika Serikat karena pesawat Cessna yang dipiloti warga AS melintas wilayah Indonesia tanpa izin. "Segera juga kirim surat peringatan diplomat kepada negara tersebut untuk tidak mengulangi lagi," kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu, 11 November 2015.

    Terkait dengan keberanian TNI Angkatan Udara menghadang pesawat tersebut, TB Hasanuddin mengapresiasi dan sudah selayaknya militer menjaga kedaulatan udara Indonesia.  "Saya bangga dan salut atas dedikasi dan jiwa juang para anggota TNI AU, khususnya para pilot yang menghadang upaya-upaya pengintaian yang dilakukan pihak negara asing di wilayah teritori kita," kata purnawirawan TNI Angkatan Darat ini.

    Sebuah pesawat Cessna dipiloti Letnan Kolonel James Patrick Murphy. Ia adalah warga negara Amerika Serikat yang masih aktif sebagai anggota Angkatan Laut Amerika. Pilot Patrick Murphy membawa seorang penumpang warga negara Filipina. TNI AU dengan mengerahkan dua Sukhoi memaksa Patrick turun di Bandar Udara Internasional Juwata, Tarakan, kalimantan Utara.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah meminta pejabat Amerika Serikat, melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia, mengklarifikasi izin terbang pesawat kecil jenis Propeler First Engine Cesna itu.  "Setiap penerbangan yang melintas di atas wilayah suatu negara itu kan harus ada izinnya. Mungkin (pesawat Cesna tersebut) tidak ada izinnya, maka tentu harus ada klarifikasi," kata Kalla di Jakarta, Selasa, 10 November 2015.

    ANTARA

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.