Digugat Pelaku Illegal Fishing, Ini Strategi Menteri Susi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers seusai rapat pertama Satuan Tugas (Satgas) Kepresidenan terkait pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di Jakarta, 2 November 2015, ANTARA FOTO

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers seusai rapat pertama Satuan Tugas (Satgas) Kepresidenan terkait pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di Jakarta, 2 November 2015, ANTARA FOTO

    TEMPO.COSurabaya - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkecil ruang gerak pelaku illegal fishing di Indonesia. Untuk mengatasinya, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan akan menandatangani kerja sama dengan sejumlah negara dalam waktu dekat. 

    “Kami sudah bertemu dengan dubes-dubes, tinggal finalisasi tanggal dan harinya," kata Susi seusai menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-55 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa, 10 November 2015.

    Susi mengatakan, sebenarnya dia ingin kesepakatan itu ditandatangani semua menteri terkait. Namun, saat ini waktunya sangat mepet. "Kalau tidak terkejar, ya akhir tahun hanya oleh dubes dan kami," katanya.

    Rencana kerja sama itu antara lain sudah disanggupi duta besar Cina dan Thailand. Isi kerja sama antara lain berkomitmen memberantas illegal fishing. "Bahwa kita akan patroli dan bekerja sama menangkap pencuri. Mereka di perairan mereka, kita di perairan kita. Pokoknya no space to runaway, to escape, to hide. Nggak ada lagi opportunity," katanya. 

    Susi mengatakan, para pelaku illegal fishing ternyata juga memberi perlawanan. Bahkan mereka berani menggugat Susi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Sekarang ini kapal-kapal yang lari dari pengejaran kami larinya ke Papua Nugini dan Timor Leste. Mereka kelihatannya juga enggak mau mengalah begitu saja," katanya. 

    Susi mengaku heran dengan langkah perusahaan yang berani menggugatnya ke PTUN. Sebab, dia menilai tindakan perusahaan pemilik kapal telah melanggar aturan. "Jadi, di negeri ini, negara di-PTUN-kan oleh maling. Kan sudah berani sekali," ujarnya. 

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.