Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Targetkan Bentuk Pengadilan Sengketa Tanah Tahun Depan

image-gnews
Nenek fatimah  mengikuti sidang putusan gugatan anak serta menantunya Nurhana dan nurhakim terkait sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, 21 April 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Nenek fatimah mengikuti sidang putusan gugatan anak serta menantunya Nurhana dan nurhakim terkait sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, 21 April 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahidin Halim mengatakan, komisinya tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Tata Ruang dan Pertanahan. “Tahun 2016 kira-kira bisa selesai, termasuk dilengkapi dengan Pengadilan Pertanahan,” kata dia selepas kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 10 November 2015.

Wahidin mengatakan, rancangan undang-undang itu diharapkan menjadi solusi untuk mensinkronkan kepentingan pemanfaatan ruang. “Seringkali terjadi konflik antara pertanahan, kehutanan, pertanian, belum lagi dengan industrialisasi dan properti,” kata dia.

Komisi II DPR menginginkan dalam rancangan undang-undang itu ada pengadilan khusus menangani sengketa pertanahan. “Sengketa pertanahan cukup padat di tingkat Pengadilan Negeri, kami berharap ada Pengadilan Pertanahan dimana hakim-hakimnya sudah dibekali kemampuan dan persoalan pertanahan,” kata dia.

Dia mencontohkan, Pengadilan Pertanahan itu bisa ikut menyelesaikan sengketa soal pertanahan berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur. “Berkaitan dengan sengketa (pertanahanan) antar masyarakat, dengan pemerintah, kasus horsiontal, vertikal, itu yang sering jadi persoalan kita,” kata dia.

Menurut Wahidin, dengan adanya Pengadilan Pertanahan diharapkan konflik hukum soal tanah bisa ditangani lebih cepat. “Penanganannya jadi lebih cepat, singkat, praktis, tidak bertele-tele. Sekarang kan kapasitas Pengadilan yang ada kurang memadai, baik SDM dan sarananya,” kata dia.

Menurut Wahidin, salah satu materi kunjungan kerja Komisi II menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar untuk mendapat masukan mengenai persoalan tata ruang. “Yang jelas penataannya harus sebaik mujngkin agar jangan sampai terjadi kacau balau dalam pemanfaatan tata ruang,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar belum bisa berkomentar banyak soal Pengadilan Pertanahan. “Pengadilan Pertanahan itu seperti apa bentuknya, akan disusun undang-undangnya, saya kira itu memang menarik,” kata dia di Bandung, Selasa, 10 November 2015.

Deddy mengaku, pemerintah provinsi sering direpotkan dengan sengketa lahan karena asetnya jadi sasaran gugatan. Dia mencontohkan, satu lahan dan bangunan di Jalan Dago milik pemerintah provinsi yang berulang kali digugat kepemilikannya di Pengadilan kendati dalam sengketa sebelumnya telah mengantongi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. “Di MA menang, PK (Peninjauan Kembali) menang, ada orang gugat baru lagi, di usut lagi dari awal. Problem lagi,” kata dia. “Capek kan loma-lama.”

Dia setuju dengan rencana DPR menggodok Rancangan Undang-Undang Tata Ruang dan Pertanahan. Dia beralasan, soal tata-ruang dan pertanahan tidak bisa dipisahkan karena strategis. “Ini akan jadi masalah kalau tidak ditata lebih baik lagi,” kata Deddy.

Menurut Deddy, Jawa Barat termasuk daerah yang mengalami perubahan tata ruang yang cepat karena mayoritas industri manufaktur Indonesia ada di wilayahnya. “Tahun ini saja investasi melebihi target yang sudah ditetapkan. Kalau tidak segera akan jadi masalah tata ruang ini menyangkut ketahanan pangan. Dengan pembangunan infrastruktur yang sangat cepat tadi masalah RTRW Sangat penting,” kata dia. Ironisnya, baru dua daerah di Jawa Barat yang menuntaskan dokumen Rencana Detil Tata Ruang yakni Kota Bandung dan Bekasi.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

17 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

28 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

41 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.


Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

42 hari lalu

Anggota KPPS dalam proses  penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel
Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

Seluruh petugas KPPS yang kelelahan tersebut ada yang mendapatkan perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Bandung.


Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

43 hari lalu

Hotel kapsul Bobobox di Hotel Nyland Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Sumber: Booking.com
Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

Terdapat sejumlah hotel kapsul dengan harga miring di Bandung. Saat liburan selalu penuh.


Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

44 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan terdapat beberapa TPS yang berada di wilayah potensi titik banjir.


Kota Bandung Tertibkan Jaringan Kabel Fiber Optik Udara Mulai Juni 2024

51 hari lalu

Pejalan kaki melintas di antara kabel fiber optik yang berada di jalur pedestrian, kawasan Kramat Raya, Jakarta, Senin, 11 November 2019. ANTARA
Kota Bandung Tertibkan Jaringan Kabel Fiber Optik Udara Mulai Juni 2024

Pemkot Bandung bekerja sama dengan PT Bandung Infra Investasma (BII) dan PT Jaringan Pintar Bersama (JBB) untuk menertibkan kabel fiber optik.


Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

51 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.