Ketua MPR: Soeharto dan Gus Dur, Pantas Jadi Pahlawan Nasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal bersama anggota PARSINDO (Perisai Swara Rakyat Indonesia) menggelar konferensi pers di Jakarta, 8 Juni 2015. Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal bersama anggota PARSINDO (Perisai Swara Rakyat Indonesia) menggelar konferensi pers di Jakarta, 8 Juni 2015. Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, PADANG -  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkili Hasan mengaku, usulan penyematan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto dan Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah wajar. Sebab, kedua presiden itu memiliki jasa yang besar bagi Indonesia.

    "Usulan boleh. Apalagi jika ingat jasa-jasa besar mereka. Ini hanya soal waktu," kata Zulkifli Hassan di  Padang, Sumatera Barat, Selasa 10 November 2015.

    Makanya, kata Zulkifli, Soeharto dan Gusdur pantas mendapatkan gelar pahlawan. Namun, penetapan itu soal waktu. Tergantung pertimbangan dari pemerintah. "Kami serahkan ke pemerintah. Mungkin ada pertimbangan lainnya," uarnya.

    Tahun ini pemerintah menyematkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh. Yaitu, Bernard Wilhelm Lapian dari Sulawesi Utara, Mas Isman dari Jawa Timur, dan Komisaris Jenderal Moehammad Jasin dari Jawa Timur. Selain itu, pemerintah, kata Jokowi, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada I Gusti Ngurah Made Agung dari Bali dan Ki Bagus Hadikusuma dari Yogyakarta

    Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan presiden Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masih menunggu saat yang tepat. Menurut Khofifah, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sebetulnya telah selesai membahas pemberian gelar bagi Soeharto dan Gus Dur.

    Hasil pembahasan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat tersebut juga sudah disampaikan ke Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial, hasil kajian itu diteruskan ke Dewan Gelar.

     “Tidak ada catatan keberatan untuk dua tokoh tersebut. Hanya saja Dewan Gelar masih mengendapkan dan menunggu saat yang tepat,” ujar Khofifah usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Surabaya, Senin, 9 November 2015.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.