Tak Ingin Bermental Jongos, DPD Keukeuh UU Budaya Disahkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Irman Gusman (kanan) menerima Dubes Aljazair untuk Indonesia Abdelkader Aziria (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA FOTO

    Ketua DPD Irman Gusman (kanan) menerima Dubes Aljazair untuk Indonesia Abdelkader Aziria (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Cirebon - Dewan Perwakilan Daerah mendorong agar Undang-Undang tentang Kebudayaan segera disahkan. Sebab, melalui budaya, harga diri dan etos kerja suatu bangsa bisa dibangun.

    Hal itu diungkapkan Ketua DPD Irman Gusman, saat melakukan kunjungan ke Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Selasa, 10 November 2015. “Kita harus membangun pilar kebudayaan nasional,” katanya.

    Pilar kebudayaan, kata dia, merupakan akumulasi dari berbagai kebudayaan dan etnis yang ada di Indonesia. Pilar kebudayaan tersebut nantinya akan menjadi identitas bangsa Indonesia.

    Terlebih, bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun. “Mana bisa Amerika membuat Borobudur abad ketujuh?” katanya. Selain itu, ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Keraton Kasepuhan yang sudah dibangun sejak 600 tahun silam.

    Semua ini, menurut Irman, menunjukkan bangsa Indonesia sebenarnya merupakan bangsa yang besar. “Namun penjajahan ratusan tahun telah melumpuhkan mental kita, menjadi mental jongos,” katanya. Kekayaan budaya milik Indonesia inilah yang, menurut Irman, harus digali kembali. Nantinya budaya itu pun bisa dijadikan landasan sebagai bangsa yang lebih maju lagi.

    Selanjutnya Irman mengungkapkan selama ini Indonesia baru membangun segi fisik saja. “Pembangunan saat ini mengabaikan jiwa ataupun roh kita sebagai bangsa Indonesia,” katanya. Ini sangat berbeda dengan Jepang.

    Saat ini, kata Irman, Jepang sudah menjelma menjadi negara maju yang sangat menghargai kebudayaannya. Mereka, menurut Irman, hingga kini masih sangat bangga menggunakan kimono, menggunakan huruf kanji, hingga masih menghargai olahraga asli mereka, yaitu sumo. “Mereka tidak kehilangan identitas diri sebagai bangsa,” ucapnya. Karena itu, Irman pun berjanji akan mendorong agar rancangan undang-undang tersebut bisa segera disahkan menjadi undang-undang.

    Sementara itu, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat pun mengeluhkan minimnya anggaran untuk kebudayaan di daerah. “Untuk tingkat kabupaten dan kota saja paling hanya sekitar 1 persen,” katanya. Padahal, melalui budaya, nilai-nilai bangsa bisa dibangun. Budaya pun merupakan identitas bangsa Indonesia yang bisa menjadi dasar kekuatan.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.