Belum Tender Logistik, KPU Ini Optimistis Soal Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO.CO, Kupang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menjamin pengadaan logistik pemilu, seperti surat suara, akan tepat waktu. Waktu yang tersisa hanya enam pekan menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal di daerah itu.

    "Kami yakin dengan waktu yang tersisa, logistik pilkada akan tepat waktu," kata juru bicara KPU Timor Tengah Utara, Fidel Olin, kepada Tempo, Senin, 9 November 2015.

    Dia mengakui hingga saat ini, KPU setempat belum melakukan proses tender pengadaan logistik surat suara. Sebab, KPU masih menunggu penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang baru akan dilaksanakan pada 12-13 November 2015. "Dalam minggu ini sudah bisa dilakukan proses tender," ujarnya.

    Melihat waktu yang tersisa ini, menurut dia, dalam proses tender nanti, KPU Timor Tengah Utara akan melihat perusahaan-perusahaan di Jawa yang bisa memenuhi target pengadaan surat suara tepat pada waktunya. "Kami sedang melakukan survei perusahaan yang bisa memenuhi target kami," katanya.

    Karena itu, dia menjamin pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di Timor Tengah Utara akan berjalan sesuai dengan rencana, yakni serentak pada 9 Desember 2015. "Tidak ada penundaan karena surat suara akan ada tepat waktu," katanya.

    Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam simulasi pilkada di daerah itu yang digelar pada Sabtu, 7 November 2015, Fidel mengatakan partisipasi masyarakat cukup baik. Dari sekitar 378 pemilih, 266 pemilih diperkirakan menggunakan hak pilihnya atau sekitar 70 persen.

    "Sekitar seratus lebih pemilih yang tidak hadir karena berbagai alasan, seperti kerja dan berada di luar daerah," katanya.

    YOHANES SEO

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.