Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Kejanggalan Isu Broker Lobi Jokowi ke Amerika

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana tiba di Pangkalan Militer Andrews, Amerika Serikat, 25 Oktober 2015 pukul 12.30 Waktu Setempat. Foto: Laily/Setpres/Setkab.go.id
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana tiba di Pangkalan Militer Andrews, Amerika Serikat, 25 Oktober 2015 pukul 12.30 Waktu Setempat. Foto: Laily/Setpres/Setkab.go.id
Iklan

TEMPO.COJakarta - Isu adanya lobi untuk memuluskan pertemuan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan Presiden Joko Widodo ditanggapi guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. 

Hikmahanto menilai artikel yang ditulis Michael Buehler, dosen ilmu politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London, tidak tepat informasi. Buehler mengungkapkan melalui artikelnya berjudul “Waiting in the White House Lobby” yang dipublikasikan dalam situs New Mandala, Jumat, 6 November 2015. (Lihat video Dialog di Amerika, Jokowi Minta Menteri Jawab Pertanyaan)

Menurut Hikmahanto, artikel Michael yang didasarkan pada dokumen Services Agreement antara Pareira International Pte Ltd dan R&R Partners banyak yang tidak tepat. "Informasi yang disampaikan digabung dengan ilmu mencocokkan," kata Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 8 November 2015.

SIMAK: Dokumen Ini Beberkan Biaya Jasa Lobi Pertemuan Jokowi-Obama

Pertama, menurut Hikmahanto, dalam dokumen itu, tidak ada satu kata pun yang merujuk pada pemerintah Indonesia. Kedua, dokumen itu tak menyebutkan bagaimana hubungan antara Pareira International Pte Ltd dan pemerintah Indonesia. Namun Michael Buehler menyimpulkan dalam dokumen ini seolah lobi itu atas permintaan pemerintah Indonesia. "Padahal bisa saja Pareira International Pte Ltd disewa oleh pebisnis Indonesia," ujar Hikmahanto.

Ketiga, rujukan terkait dengan ruang lingkup kerja dari lobbyist (yang disebut dalam perjanjian sebagai konsultan) tidak merujuk pada pertemuan Presiden RI dengan Presiden AS.

Hikmahanto menjelaskan, dalam ruang lingkup perjanjian, ada tiga hal. Pertama, mengatur pertemuan dengan para pejabat, baik di legislatif maupun pemerintah. Kedua, menyampaikan isu-isu saat legislatif dan pemerintah (joint sessions) bertemu. Ketiga, mengidentifikasi dan bekerja dengan tokoh berpengaruh di Amerika Serikat.

"Ruang lingkup pekerjaan ini seolah berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke AS," tuturnya.

BACA: Bayar Lobi Obama US$ 80 Ribu, Ini Imbalan untuk Jokowi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hikmahanto mengatakan kemungkinan Michael Buehler merangkai artikelnya antara Services Agreement dan informasi yang didapat dari berbagai pihak dari Indonesia. Atas dasar ini, argumentasi yang hendak disampaikan adalah Presiden Jokowi tidak memegang kendali terhadap pemerintahan. "Padahal apa yang disampaikan oleh Michael banyak spekulasinya dan bertentangan dengan norma diplomasi antarnegara," ucapnya.

Pertama, untuk kunjungan antara kepala pemerintahan dan kepala negara tidak dikenal brokeruntuk mempertemukan. Semua diatur melalui channel-channel diplomatik dan pemerintahan. "Kedua, cerita tentang ketidakharmonisan antara Menkopolhukam dan Menlu tidak didasarkan pada analisis ilmiah, melainkan gosip-gosip politik yang mungkin didapat oleh Michael dari media dan teman-temannya di Indonesia," katanya lagi.

Ketiga, adalah prematur bila Michael mengaitkan Pareira disewa oleh pemerintah Indonesia. Sebab, bila melihat Services Agreement, tidak ada rujukan kata “pemerintah Indonesia”. 

BACA:
Menteri Luhut: Indonesia Punya Pelobi di Amerika, tapi...
Ini Tantangan Luhut untuk Pengunggah Dokumen Lobi Jokowi

Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Inggris dapat meminta klarifikasi dari Michael. "Klarifikasi ini bisa diminta melalui universitas di mana Michael bekerja. Ini perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi kredibilitas universitas tersebut, meski Michael mempunyai kebebasan akademis," ujar Hikmahanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, muncul tudingan adanya upaya lobi dari pihak tertentu sebelum Presiden Joko Widodo bisa bertemu dengan Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih. Dikabarkan bahwa sebuah perusahaan konsultan Singapura telah membayar US$ 80 ribu atau setara Rp 1 miliar kepada sebuah firma pelobi asal Las Vegas untuk membantu Presiden Joko Widodo mendapatkan akses ke Gedung Putih, dalam muhibah Jokowi ke Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

33 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

1 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

1 jam lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

11 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

11 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

13 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.