Ini Tantangan Luhut untuk Pengunggah Dokumen Lobi Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Luhut Binsar Panjaitan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menantang Michael Buehler mengunggah penandatangan dokumen surat perjanjian antara Indonesia dan perusahaan jasa konsultan asal Singapura, R&R Partners Inc. “Siapa yang tanda tangan? Tunjukkan,” kata Luhut kepada Tempo melalui telepon pada Minggu, 8 November 2015.

    Luhut membantah bahwa ada lobi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat. “Tidak ada lobi,” ucap Luhut. Kunjungan kerja Jokowi ke Amerika Serikat, ujar Luhut, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. “Tidak ada hubungan antara kunjungan kerja Presiden dan lobi,” ujarnya.

    Michael Buehler, pengajar ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, University London, mengunggah dokumen surat perjanjian antara konsultan dari Singapura dan perusahaan PR di Las Vegas, Pereira International PTE LTD. Surat tersebut menunjukkan pertemuan antara Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggunakan jasa konsultan.

    Dalam dokumen yang diterima Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 17 Juni 2015 itu diketahui konsultan asal Singapura membayar US$ 80 ribu kepada Pereira International PTE LTD sebagai pihak ketiga. Tujuannya, untuk memfasilitasi pertemuan Jokowi dengan Obama.
    Perjanjian tersebut menawarkan jasa penyusunan jadwal pertemuan dan menghadiri pertemuan dengan para pemegang kebijakan, anggota kongres, dan cabang eksekutif, termasuk Kementerian Luar Negeri.

    Konsultan juga membantu menyampaikan kepentingan Indonesia kepada Amerika Serikat. Kepentingan tersebut mengenai keamanan, perdagangan, dan ekonomi. Selain itu, mereka memastikan Presiden Jokowi bergabung dalam kongres selama berkunjung ke negeri Abang Sam.

    Kabar lobi pertemuan Jokowi dengan Obama juga dibantah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam konferensi pers pada Sabtu, 7 November 2015, Retno menuturkan kementeriannya tidak membayar jasa pelobi. Ia juga mengatakan persiapan kunjungan sudah dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.