Wapres JK: Lobi Wajar Dilakukan di Amerika Serikat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, BALIKPAPAN - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan kegiatan lobi wajar dilakukan di Amerika Serikat dan sudah menjadi hal yang resmi di Negeri Abang Sam.

    "Di Amerika, lobi itu hal yang biasa, seperti lobi di bidang perdagangan atau lobi dengan parlemen. Kalau di kita mungkin lobi masih dilakukan secara pribadi, tidak resmi," katanya di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Sabtu, 7 November 2015.

    JK menjawab pertanyawan wartawan untuk menanggapi kabar ihwal penggunaan jasa konsultan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke AS beberapa saat lalu.

    Wapres mengemukakan, berbagai lobi sudah menjadi hal resmi yang dilakukan pejabat di AS, antara lain terkait dengan pembahasan undang-undang. "Kalau ada suatu kepentingan terkait dengan pemerintah Amerika, misalnya soal undang-undang, itu bisa menggunakan lobi di sana. Antar-perusahaan mereka sendiri juga menggunakan lobi formal. Bahkan di Washington itu puluhan perusahaan lobi terbuka," ucapnya.

    Dosen ilmu politik Asia Tenggara dari School of Oriental and African Studies, Michael Buehler, dalam artikel "Waiting in the White House lobby" melalui situs http://asiapacific.anu.edu.au, menginformasikan adanya agen lobi saat Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden AS Barack Obama.

    Kementerian Kehakiman AS mencatat nilai transaksi agen lobi tersebut sebesar US$ 80 ribu atau Rp 1 miliar.

    Terkait dengan hal itu, JK menyatakan tidak mengetahui kebenaran soal penggunaan jasa konsultan dalam melobi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.

    Namun Wapres memastikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk kegiatan lobi pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama.

    "Menlu juga sudah membantah, bukan pemerintah. Pemerintah tidak pernah melaksanakan lobi seperti itu. Pemerintah Indonesia, ya, saya tegaskan, artinya secara resminya itu tidak," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.