TNI Temukan Ratusan Kubik Kayu di Area Bekas Kebakaran Hutan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota TNI berusaha memadamkan api yang membakar perkebunan kelapa sawit di desa Padamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 12 September 2015. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan menyebabkan beberapa wilayah diselimuti asap. REUTERS/Beawiharta

    Sejumlah anggota TNI berusaha memadamkan api yang membakar perkebunan kelapa sawit di desa Padamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 12 September 2015. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan menyebabkan beberapa wilayah diselimuti asap. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Palembang - Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan menemukan bukti adanya unsur kesengajaan dalam kasus yang menyebabkan bencana asap di Sumatera Selatan.

    "Kami menemukan satu ekskavator dan ratusan kubik kayu olahan di lahan konsesi perusahaan swasta," ucap Kolonel Saepul Mukti Ginanjar, Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya, di Palembang, Minggu, 8 Oktober 2015.

    Saepul menjelaskan, barang bukti itu sudah diamankan KPHP Lalan Mangsang Mendis. Menurut dia, kayu itu diduga hasil illegal logging di lokasi sekitar konsesi.  

    Adapun satgas tersebut terdiri atas personel dari berbagai instansi, yakni Marinir II, Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Kepolisian Sektor Bayung Lencir, KPHP Lalan Mangsang Mendis, dan PT Rimba Hutani Mas.

    Komandan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kolonel Arm Djoni Prasetyo mengatakan keberadaan alat berat dan ratusan kubik kayu ilegal tersebut berkaitan dengan kasus kebakaran.

    "Saya kira memang ada unsur kesengajaan, karena keberadaan dan aktivitas alat berat ini seperti membersihkan wilayah yang bekas terbakar,” ujarnya.

    Menurut dia, temuan-temuan seperti itu akan menjadi perhatian di lapangan. Di lokasi yang rawan, pengawasan akan ditingkatkan berbarengan dengan upaya penegakan hukum.

    PARLIZA HENDRAWAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.