Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Dana Desa, Wali Kota Batu Terancam Dipecat

image-gnews
Walikota Batu, Eddy Rumpoko. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Walikota Batu, Eddy Rumpoko. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Malang:  Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terancam diberhentikan karena menolak dana desa. Sebab, penyaluran dana desa merupakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Sektor pertanian dan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah.

"Gubernur Jawa Timur sebagai perwakilan pemerintah pusat bisa segera bertindak," kata Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Disseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo kepada  Tempo  Jumat 6 November 2015. Mengatasi persoalan ini, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bisa segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Daerah yang menolak menjalankan program nasional, kata Eko, melanggar Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 67 huruf F,  kepala desa wajib melaksanakan program prioritas nasional.

Sedangkan Pasal 68 menyebutkan kepala daerah yang tak menjalankan program nasional mendapat sanksi mulai teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai pemberhentian secara definitif. Sanksi dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur setempat. Sejauh ini belum ada kepala daerah lain yang menolak dana desa.

Menurut Eko, Undang Undang Pemerintahan Desa sudah mengantisipasi untuk menghukum kepala daerah yang tak menjalankan program prioritas. Tujuannya agar tak ada kepala daerah yang menolak melaksanakan program prioritas nasional. "Kami mengapresiasi kepala daerah yang konsen membangun desa seperti Batu. Tapi jangan melanggar aturan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengembalikan dana desa yang dikucurkan pemerintah pada tahap pertama sebesar Rp 5,3 Miliar. Dana tersebut dikucurkan untuk 19 desa di Kota Batu. Alasannya, Pemerintah Kota Batu telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD).

Setiap desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 600 juta-Rp 900 juta per tahun. Menurut Eddy, persoalan dana desa spesifik terjadi di Batu. Pengembalian dana desa telah berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, serta persetujuan seluruh kepala desa. "Bukan menolak, tapi demi kemandirian daerah."

 ADD tersebut, katanya, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, pertanian organik, jalan dan pengembangan desa wisata. Dengan begitu Eddy berujar,  tak ada alasan menerima dana serupa dari pemerintah pusat. "Tadi sudah komunikasi dengan baik dengan Menteri Keuangan. Menteri menyadari," ujarnya.

 EKO WIDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

29 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.


Dua Rombongan Siswa Bertolak ke Istanbul dan New York Hari Ini

30 hari lalu

Delegasi MAN 2 Kota Malang pada Istambul Youth Summit 2024. Kemenag
Dua Rombongan Siswa Bertolak ke Istanbul dan New York Hari Ini

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Jawa Timur, akan mengirim 18 siswa mengikuti Istanbul Youth Summit (IYS) 2024.


Tiga TPS di Kota Malang Kekurangan Surat Suara Pilpres 2024

43 hari lalu

Ilustrasi TPS. Dok TEMPO
Tiga TPS di Kota Malang Kekurangan Surat Suara Pilpres 2024

Sejumlah TPS di Kota Malang kekurangan surat suara untuk Pilpres 2024. Proses pemungutan suara pun dihentikan.


Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

49 hari lalu

'Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.


Eksplorasi Pesona Alam dan Budaya, Ini 5 Desa Wisata Terbaik di Jawa Timur

56 hari lalu

Kampoeng Heritage Kajoetangan (Kampung Kayutangan) sejak tanggal 22 April 2018 ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya (heritage) oleh Pemerintah Kota Malang
Eksplorasi Pesona Alam dan Budaya, Ini 5 Desa Wisata Terbaik di Jawa Timur

Jawa Timur memang jagonya dalam pengembangan desa wisata, berikut 5 desa wisata yang wajib Anda cantumkan dalam daftar perjalanan Anda.


Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

58 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kedua kanan) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Wakil Kapten Timnas AMIN Sudirman Said (kedua kiri) dan Asisten Pelatih Tamsil Linrung (kiri) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

Timnas AMIN mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pemilu.


Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

23 Januari 2024

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kritik janji kampanye Anies-Muhaimin yang akan tambah dana desa menjadi Rp 5 miliar. Rentan dikorupsi.


Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

Peneliti Indef mengkritik rencana Cak Imin memberikan dana desa Rp 5 miliar. Sebab persoalan di desa bukan sekedar dana.


Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

Rencana Cak Imin menambah dana desa untuk menekan urbanisasi dianggap kurang tepat dan memboroskan duit negara.


Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

22 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

Sekretaris Dewan Pakar AMIN Wijayanto Samirin memaparkan perihal peningkatan dana desa yang dijanjikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dana desa akan disalurkan berdasarkan skala prioritas.