Kisruh Golkar Makin Larut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Golkar/TEMPO/Panca Syurkani

    Bendera Golkar/TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO.CO , Jakarta - Kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar makin panjang pascaputusan kasasi Mahkamah Agung. "Kami mengajukan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Zainudin Amali, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 6 November 2015.

    Zainudin melanjutkan, permohonan itu sudah diajukan pada 2 November lalu. Kasasi diajukan, kata dia, karena pihaknya merupakan tergugat satu dalam putusan Pengadilan Tinggi, yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

    Menurut dia, langkah hukum itu diambil karena saat ini status kepengurusan Golkar belum jelas. Putusan Mahkamah Agung pun, kata Zainuddin, tidak menetapkan kepengurusan mana yang diakui pemerintah. Putusan Mahkamah Agung keluar pada 20 Oktober lalu. Dalam putusan itu, Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Golkar versi Munas Bali. Hakim pun meminta Kementerian Hukum dan HAM membatalkan serta mencabut surat keputusan yang mengesahkan Golkar versi Munas Ancol.

    Bendahara Umum Golkar versi Bali, Bambang Soesatyo, geram atas langkah kasasi yang diambil kubu Agung. "Mereka seperti melempar kotoran ke muka Pak JK sebagai penggagas rekonsiliasi," katanya. "Padahal sudah janji tidak akan melakukan langkah hukum lagi."

    Bambang menduga kasasi itu diambil untuk menaikkan posisi tawar. Sebab, ucap dia, permintaan Agung akan posisi wakil ketua umum yang merangkap ketua harian tidak direspons Aburizal. "Lagi-lagi partai dikorbankan untuk kepentingan pribadi dan kelompok."

    Sebelumnya, kisruh partai berlambang pohon beringin ini sempat mereda ketika digelar pertemuan Forum Silaturahmi Nasional di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, di Slipi, Jakarta, 1 November lalu. Kubu Golkar, yang dikomandoi Agung Laksono, dan pengurus partai hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal, sepakat kembali satu rumah.

    Proses rujuk Aburizal dan Agung ini pun sudah berjalan dengan hadirnya tokoh Golkar, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, ke kantor DPP di Slipi. Bahkan, pada 5 November lalu, Kalla memastikan pemerintah akan mengesahkan Golkar versi Aburizal.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.