Didesak DPR Agar Dicopot, Menteri Rini: 'Silakan, Tapi..'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2015. Dalam rapat ini Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebanyak Rp 34,318 Triliun. Jumlah tersebut meningkat dari usulan Pemerintah sebelum kesepakatan sebesar Rp 3 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2015. Dalam rapat ini Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebanyak Rp 34,318 Triliun. Jumlah tersebut meningkat dari usulan Pemerintah sebelum kesepakatan sebesar Rp 3 Triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Bandarlampung - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno akhirnya buka suara soal desakan DPR dan sejumlah partai agar ia dirombak dari kabinet. Rini mengatakan bersedia dirombak jika Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan.

    "Ya silakan saja (ada yang mendesak). Saya kan ditunjuk oleh Presiden, jadi yang berhak ya bapak Presiden. Kalau Presiden bilang harus ada pergantian, siapa pun harus," kata Rini saat meninjau galangan kapal di Bandar Lampung, Jumat, 6 November 2015.

    Rini mempersilakan jika anggota DPR baik dari koalisi pendukung maupun penentang pemerintah mendesak Jokowi untuk mencopotnya dari posisi menteri BUMN. Menurut dia, seluruh anggota DPR berhak mengeluarkan pendapat. Tapi, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

    "Orang mau bicara apa terserah. Itu hak mereka. Saya mencoba menjalankan tugas sebaik mungkin," kata Rini.

    Hingga kini, Rini mengaku belum pernah diajak bicara oleh Jokowi mengenai perombakan kabinet. Sepekan terakhir, kata Rini, ia berada di Amerika Serikat dan Cina. "Saya tidak tahu ramenya kayak apa. Itu prerogratif bapak presiden ya," kata Rini.

    Jika dirombak, Rini berharap seluruh program di kementerian BUMN terus berjalan. Menurut Rini, sebagai agen pembangunan, banyak program kementerian BUMN yang merupakan program penting dari pemerintah.  "Harusnya tetap dijalankan ya. Karena tujuannya BUMN selama ini kan didorong tidak hanya sebagai agen pembangunan, tapi juga dilepas silakan cari untung," kata Rini.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.