Bukan Sekali, Gubernur Ahok Libatkan Tentara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengikuti apel bersama di Lapangan Mako Marinir Cilandak, Jakarta, Senin 19 Januari 2015. Ahok terlihat didampingi petinggi TNI dan POLRI. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengikuti apel bersama di Lapangan Mako Marinir Cilandak, Jakarta, Senin 19 Januari 2015. Ahok terlihat didampingi petinggi TNI dan POLRI. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok benar-benar terdesak dalam konflik dengan PT Godang Tua Jaya. Belum kasusnya melangkah ke ranah hukum, Ahok sudah memprediksi PT Godang akan menang di pengadilan. “Bisa saja dia menang,” kata Ahok Selasa, 3 November 2015 lalu.

    Secara politik, posisi Ahok di DKI Jakarta juga tidak begitu kuat. Praktis hanya Fraksi Nasdem DPRD DKI yang selama ini siap membeking Ahok. Sisanya relatif diam, atau bahkan berseberangan dengan mantan Bupati Belitung Timur itu. Bahkan Fraksi Gerindra, partai pengusung Ahok dalam pemilihan Gubernur beberapa kali berbeda sikap.

    Bersamaan dengan itu, Ahok melirik kekuatan lain untuk memuluskan programnya: tentara. Dalam beberapa kesempatan Ahok kerap melontarkan idenya melibatkan tentara. Misalnya, dalam kasus penolakan truk-truk sampah DKI di Bantar Gebang, Ahok mengancam akan menggunakan tentara untuk mengawal truk.

    “Gue kirim tentara ngantar sampah ke tempat elu di Bekasi,” kata Ahok. Akibat hal ini, Ahok sempat dilaporkan oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) ke polisi.

    Selain di tataran ucapan, ternyata Ahok juga menelurkan kebijakan yang melibatkan tentara di ruang sipil dalam Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Kontan hal ini dikritik berbagai pihak yang dinilai mengembalikan peran dwifungsi ABRI. “Ini melecehkan bahkan menghina peran TNI pada peran paling bawah untuk menjaga ketertiban umum,” kata Direktur LBH Jakarta Alghifari Aqsa.

    Berikut ini adalah beberapa catatan bagaimana Ahok kerap membawa-bawa tentara dalam setiap permasalahan DKI Jakarta.

    27 Oktober 2014
    Ahok melibatkan tentara mengamankan Monumen Nasional dari pedagang kaki lima. “Pak Mulyono (Pangkostrad) mendukung penuh untuk bantu mengamankan PKL,” kata Ahok.

    3 Desember 2014
    Tentara dilibatkan memerangi sampah di Sungai Ciliwung. “Kami minta bantuan TNI, mau perang terhadap sampah,” ujar Ahok.

    18 Januari 2015
    Mengatasi parkir liar, Ahok juga menggandeng tentara dan menganggarkan Rp 2 miliar untuk hal tersebut. “Kita harus dibantu TNI dan polisi. Enggak mampu kita kalau sendiri,” kata dia.

    20 April 2015
    Ahok berniat merekrut tentara sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Kita boleh karyakan kok dari TNI-Polri untuk jadi supervisi, jadi orang lebih disiplin,” ujarnya.

    7 Agustus 2015
    Melibatkan tentara mengatasi kriminal. Ketika menyerahkan bantuan kepada tentara berupa 325 unit sepeda motor trail senilai Rp 18 miliar dan 2.950 set perlengkapan huru-hara senilai Rp 29,7 miliar, Ahok berkomentar, “Harapan saya begitu prajurit naik motor, dapat notifikasi pembegalan bisa sampai lokasi maksimal 8 menit untuk melumpuhkan penjahat.”

    22 Oktober 2015

    Ahok berencana melibatkan tentara mengawal truk sampah DKI Jakarta ke Bantargebang karena sering dihadang massa. “Gue kirim tentara ngantar sampah ke tempat elu di Bekasi,” kata Ahok.

    TITO SIANIPAR | ARKHELAUS WISNU | EVAN (PDAT)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.