Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengadilan Rakyat Kasus 1965, Ini Hakim yang Adili Indonesia

image-gnews
Nursyahbani Katjasungkana. TEMPO/ Wahyu Setiawan
Nursyahbani Katjasungkana. TEMPO/ Wahyu Setiawan
Iklan

TEMPO.COJakarta -Panitia penyelenggara pengadilan rakyat telah menunjuk tim hakim yang akan menguji dakwaan terkait tragedi 1965. Para hakim yang ditunjuk panitia penyelenggara umumnya berlatar praktisi hukum, kalangan akademisi dan pegiat hak asasi manusia. “Ada tujuh hakim,” ujar Ketua Penyelenggara Pengadilan Rakyat, Nursyahbani Katjasungkana, Jumat, 6 November 2015.

Nursjahbani menjelaskan, para hakim disaring berdasarkan rekam jejak mereka dalam isu penegakan hak asasi manusia. Pengalaman itu diperlukan agar putusan mereka mencerminkan prinsip imparsialitas dan independensi. Panitia penyelenggara juga mempercayakan sebagian kursi hakim kepada kalangan akademisi yang kerap mengangkat kajian tentang Indonesia dalam penelitian mereka.

Peradilan rakyat tentang tragedi 1965 bakal digelar di Kota Den Haag, Belanda. Terdapat sembilan dakwaan yang akan diuji panel hakim dalam sidang tersebut. Beberapa di antaranya terkait pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, dan keterlibatan negara lain dalam kasus pembantaian massal pasca meletusnya tragedi 30 September 1965.

Baca: Tragedi 1965 Bakal Disidangkan Lewat Pengadilan Rakyat

Menurut rencana, kata Nursyahbani, pengadilan rakyat akan digelar di gedung Niuewe Kerk. Bangunan berarsitektur Gothic yang dulunya berfungsi sebagai gereja itu kini dijadikan kantor dosen salah satu universitas. Di tempat itu, seluruh hakim diminta menguji seluruh alat bukti yang diajukan jaksa penuntut secara maraton sejak 10-13 November 2015.

Baca: Mekanisme Peradilan Rakyat Tragedi 1965

Nursyahbani mengatakan, materi dakwaan akan disampaikan tim penuntut yang diketuai Silke Studzinsky, pengacara korban kasus genosida di Kamboja. Tugasnya akan dilapis tim pengacara dari Indonesia seperti Todung Mulya Lubis, Antarini Arna, Uli Parulian Sihombing, dan Bahrain Ma’mun.

Berikut daftar nama para hakim tersebut:


1. Sir Geoffrey Nice
Guru Besar Ilmu hukum di Kampus Gresham ini merintis karirnya sebagai pengacara sejak tahun 1971. Ia pernah didaulat sebagai anggota panel hakim dalam kasus International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) yang menyeret mantan Presiden Serbia, Slobodan Milosevic, ke meja hijau.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. John Gittings
Jurnalis harian progresif The Guardian ini dikenal juga sebagai peneliti yang berfokus pada kajian perdamaian di era Cina modern dan sejarah Asia. Ia juga pernah meneliti tragedi 1965, konflik Timor-Timor pada 1999. Beberapa buku pernah ia terbitkan. Di antaranya terkait “Politik Perang Dingin” yang ia garap bersama ilmuwan Noam Chomsky.

3. Shadi Sadr
Aktivis perempuan asal Iran ini merupakan pengacara publik yang kerap mendampingi kasus-kasus hak asasi manusia. Kerja-kerja advokasinya pernah membuat otoritas pemerintah Iran meradang yang memaksanya menjalani hukuman bui pada tahun 2009. Sadr kini bermukin di London, Inggris.

4. Cees Flinterman
Guru besar bidang Hak Asasi Manusia di Utrech University dan Maastricht University ini pernah didaulat sebagai anggota komisi tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa. Salah satu andilnya adalah menggawangi sub komisi bidang perlindungan kaum minoritas dan anti diskriminasi (1986-1991).

5. Helen Jarvis
Wakil Presiden Peradilan Rakyat ini pernah memiliki pengalaman sebagai anggota dewan penasehat UNESCO  untuk pusat kajian genosida yang terjadi di Bangladesh. Jebolan Australia National University ini merupakan penterjemah buku Tan Malaka yang berjudul Dari Penjara ke Penjara.

6. Mireille Fanon Mendes France
Ia pernah bekerja sebagai penasehat hukum bagi Majelis Nasional Perancis dan saat ini kerap dilibatkan sebagai hakim dalam sejumlah kasus peradilan HAM. Fanon merupakan anggota tetap Peradilan Rakyat yang bermarkas di Roma, Italia. Anak kandung filsuf Frantz Fanon ini merupakan Presiden Yayasan Frantz Fanon.

7. Zak Yacoob
Pengalaman bidang hukum ia rintis lewat profesi pengacara sejak 1991-1998. Selama periode itu, ia juga aktif memberikan dukungan bagi gerakan anti-apartheid, meski itu harus ia jalani secara diam-diam. Jabatan sebagai hakim konstitusi Afrika Selatan pernah ia sandang sejak 1998-2013. 

RIKY FERDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

15 jam lalu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan kketerangan pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Konferensi pers tersebut membahas perkembangan kasus hukum Aiman Witjaksono atas dugaan Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Hukum Ganjar Minta MK Tak Sekadar Periksa Perbedaan Perolehan Suara, Ini Alasannya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis, meminta majelis hakim MK tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara. Apa alasannya?


Ketua MK Suhartoyo Batasi Kuasa Hukum dan Saksi dalam Sidang PHPU, Begini Aturannya

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
Ketua MK Suhartoyo Batasi Kuasa Hukum dan Saksi dalam Sidang PHPU, Begini Aturannya

Katu MK Suhartoyo mengumumkan pembatasan jumlah kuasa hukum dan saksi dalam sidang pemeriksaan PHPU. Bagaimana aturan sebenarnya?


TPN Ganjar-Mahfud Daftar PHPU ke MK Tuntut Prabowo-Gibran Didiskualifikasi, Ini Landasannya

3 hari lalu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis (kedua kiri) didampingi Henry Yosodiningrat (tengah) mengajukan pendaftaran gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta,Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
TPN Ganjar-Mahfud Daftar PHPU ke MK Tuntut Prabowo-Gibran Didiskualifikasi, Ini Landasannya

Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud daftarkan gugatan PHPU ke MK, salah satu tuntutannya Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Ini alasannya.


TPN Ganjar-Mahfud Bawa 30 Saksi dan 10 Ahli ke MK, Siapa Saja?

4 hari lalu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
TPN Ganjar-Mahfud Bawa 30 Saksi dan 10 Ahli ke MK, Siapa Saja?

Todung meminta aparat keamanan untuk menjaga saksi dalam sidang gugatan Pemilu di MK.


Universitas Erasmus, Inilah Universitas Riset Terkemuka di Rotterdam Belanda

6 hari lalu

(Tiga dari kiri) Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Dekan Universitas Leiden-Delft-Erasmus Wim van den Doel, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns dalam penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Universitas Erasmus, Inilah Universitas Riset Terkemuka di Rotterdam Belanda

Universitas Erasmus Rotterdam, atau biasa dikenal sebagai Erasmus University Rotterdam (EUR), adalah universitas riset yang terletak di Rotterdam, Belanda.


Profil Universitas Delft, Tertua dan Terbesar di Belanda

6 hari lalu

Maskapai Belanda KLM dan Universitas Delft mengembangkan pesawat berbentuk V yang dikenal sebagai Flying-V, yang menggabungkan kabin penumpang, tangki bahan bakar, dan ruang kargo pada sayap. Foto: KLM/CNN
Profil Universitas Delft, Tertua dan Terbesar di Belanda

Universitas Teknologi Delft (TU Delft) adalah universitas teknik terkemuka yang terletak di Delft, Belanda.


Profil Universitas Leiden, Salah Satu yang Terkemuka di Belanda

6 hari lalu

Universitas Leiden. wikipedia.org
Profil Universitas Leiden, Salah Satu yang Terkemuka di Belanda

Universitas Leiden adalah salah satu universitas internasional tertua di Belanda.


Gedung Kedutaan Besar Israel di Den Haag Dilempar Benda Terbakar

6 hari lalu

Kedutaan Besar Israel di Moskow. Wikipedia
Gedung Kedutaan Besar Israel di Den Haag Dilempar Benda Terbakar

Polisi Belanda telah meringkus seorang tersangka yang melemparkan benda terbakar ke gedung Kedutaan Besar Israel di Den Haag.


Usai Menunggu Pengumuman Lengkap KPU, Ganjar-Mahfud Segera Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK

7 hari lalu

Konferensi pers yang digelar oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yanb berlangsung di Posko Pemenangan Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. Kubu 03 akan menggugat hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang sudah diumumkan secara resmi oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi paling lambat pada Sabtu, 23 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Usai Menunggu Pengumuman Lengkap KPU, Ganjar-Mahfud Segera Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK

"Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi berjalan dengan baik," kata Ganjar.


Ganjar Tegaskan Gugat Hasil Pemilu ke MK, Tinggal Menunggu Timing yang Tepat

8 hari lalu

Calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi stan Suzuki di ajang IIMS 2024 pada Kamis (22/2/2024). (ANTARA/Chairul Rohman)
Ganjar Tegaskan Gugat Hasil Pemilu ke MK, Tinggal Menunggu Timing yang Tepat

Ganjar berujar menyiapkan banyak hal dengan baik, salah satunya tim hukum.