Kemenag Berintegritas Cegah Korupsi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Pendidikan Madrasah mengatakan madrasah sudah menjadi laboratorium pendidikan antikorupsi.

    Direktur Pendidikan Madrasah mengatakan madrasah sudah menjadi laboratorium pendidikan antikorupsi.

    INFO KEMENAG - Dalam rangka pencegahan tindakan korupsi melalui pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Forum Aksi Bersama Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi di gedung KPK, Selasa 22 September 2015. Forum ini dihadiri unsur dari KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan kerjasama Indonesia-Jerman.

    Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan mengatakan madrasah sudah menjadi laboratorium pendidikan antikorupsi. Penanaman pendidikan antikorupsi telah lama diimplementasikan di madrasah. Karena perilaku sidik (jujur), amanah, fatanah (cerdas), tabliq serta kanaah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, merupakan intisari dari pendidikan akhlak mulia yang ditanamkan kepada peserta didik di madrasah.

    Untuk mendukung program itu, Direktorat Pendidikan Madrasah telah menyusun modul pendidikan antikorupsi yang terintegrasi di dalam mata pelajaran akidah akhlak untuk madrasah ibtidaiah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah.

    Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan terhadap tindakan korupsi memang sudah dilakukanpihak Kementerian Agama. Beberapa bulan yang lalu, Kementerian Agama bekerjasama dengan KPK, kejaksaan, kepolisian, ombudsman, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersinergi dalam peluncuran Kemenag Berintegritas.

    Penanaman pendidikan antikorupsi sejak dini ini diniatkan sebagai ikhtiar bersama dalam menjaga tunas-tunas bangsa agar memiliki integritas yang baik untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.