Alasan Risma dan Yoyok Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan keterangan pers pada saat penganugrahan Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 di Jakarta, 5 Nopember 2015. Yoyok dan risma meraih penghargaan karena dinilai konsisten dalam mendukung praktek antikorupsi sejak awal ia menjabat sebagai kepala daerah. TEMPO/Frannoto

    Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan keterangan pers pada saat penganugrahan Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 di Jakarta, 5 Nopember 2015. Yoyok dan risma meraih penghargaan karena dinilai konsisten dalam mendukung praktek antikorupsi sejak awal ia menjabat sebagai kepala daerah. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menerima anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 pada Kamis, 5 November 2015.

    Menurut Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA Natalia Soebagjo, Risma dan Yoyok memiliki track record sebagai pemimpin yang bersih, transparan, dan aktif dalam pemberantasan korupsi. "Mereka juga membangun sistem berdasarkan konsep yang mereka ilhami tersebut ke dalam tindakan-tindakan nyata," ujar Natalia dalam Malam Anugerah BHACA pada Kamis, 5 November 2015, di Graha Mulia, Jakarta Selatan.

    Salah satu Dewan Juri BHACA, Zainal A. Mochtar, berujar, Risma dan Yoyok dipilih berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya, serta aktif memberi inspirasi kepada masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    "Sebelumnya, panitia menerima 16 nama yang berasal dari masukan masyarakat, yang kemudian dinominasikan dengan melibatkan KPK, kepolisian, serta Ombudsman untuk mendapatkan rekam jejak dari nama-nama yang dipilih," kata Zainal.

    Zainal mengatakan, Dewan Juri BHACA menilai Risma berhasil membuat sistem e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) dan e-government yang diterapkan di seluruh sektor pemerintahan. "Pegawai negeri di Surabaya itu ada sekitar 18 ribu orang. Kalau saya harus bicara satu per satu tanpa alat, berat. Oleh karena itu, saya membangun Government Resource Management System yang anti-KKN," kata Risma yang turut hadir pada malam anugerah tersebut.

    Risma menceritakan dirinya mulai membangun sistem tersebut pada 2002. Selain itu, Risma juga berhasil membuat Surabaya Single Window untuk menyatukan seluruh pelaksanaan perizinan dalam waktu yang bersama-sama sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor pemerintah. "Izin dapat dikirim lewat pos. Seluruh proses tersebut juga kami buat tiga bahasa, Indonesia, Jawa, dan Madura. Ini semua bisa kami capai karena kuncinya adalah kami melayani dengan hati," tutur Risma. 

    Sementara itu, menurut Dewan Juri BHACA, Yoyok dipilih karena sejak menjabat pada 2012, ia telah membuat surat pernyataan tidak akan meminta proyek yang mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok. "Saya juga buat sekali-kali lah (membuat) festival anggaran. Supaya masyarakat bisa melihat seluruh anggaran yang sudah digunakan pemerintah dan juga perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah," ujar Yoyok. 

    Zainal pun berujar, Risma dan Yoyok memiliki kemampuan membangun budaya dalam konteks budaya birokrasi. Penelusuran, budaya birokrasi baik. Menurutnya, kedua orang ini juga mampu menerjemahkan konsep pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat membangun kultur serta sistem yang mumpuni. "Daerah sebenarnya mampu. Bibit seperti mereka harus disemai, sehingga semakin banyak daerah yang bersih sehingga dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi Indonesia," kata Zainal. 



    ANGELINA ANJAR SAWITRI 

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.