Minggu, 22 September 2019

Plt Gubernur Sumatera Utara: Gatot Itu seperti Raja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana tugas (plt) Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 12 Oktober 2015. TEMPO/Iqbal Ichsan

    Pelaksana tugas (plt) Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 12 Oktober 2015. TEMPO/Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Medan - Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, membantah disebut sebagai pemberi dana untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara terkait dengan penggunaan hak interpelasi. “Logikanya kalau saya memang ada memberikan uang, kenapa interpelasinya gagal?” kata Erry saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 5 November 2015.

    Erry mengatakan saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dapat diibaratkan sebagai raja. Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa dipanggil untuk masalah uang. “Masuk akal tidak saya melawan raja? Saya tidak ada yang bela, SKPD tidak ada yang berani dekat dengan saya,” kata Erry.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gatot sebagai tersangka pemberi suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

    KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya yakni Ketua DPRD Sumatera Utara 2009-2014 Saleh Bangun dari Fraksi Partai Demokrat beserta tiga wakilnya, yakni Chaidir Ritonga (Partai Golkar), Kamaludin Harahap (Partai Amanat Nasional), dan Sigit Pramono Asri (Partai Keadilan Sejahtera) serta satu anggota DPRD Sumatera Utara, Ajib Shah (Partai Golkar).

    Menurut Tengku Erry, hubungannya dengan Gatot tidak berjalan harmonis sejak ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Juni 2013. “Hanya tiga bulan pertama saja saya komunikasi dengan Pak Gatot, selepas itu nomor hp dia pun saya tidak tahu,” ujarnya.

    SALOMON PANDIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.