Tender Logistik Pilkada Timor Tengah Utara Cuma 3 Hari  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raymundus Fernandez dan Aloysius Kobes. timorexpress.com

    Raymundus Fernandez dan Aloysius Kobes. timorexpress.com

    TEMPO.CO, Kupang - Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Utara mengkhawatirkan pengadaan logistik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Soalnya, KPU hanya diberi waktu selama tiga hari untuk tender logistik untuk perhelatan pilkada serentak, 9 Desember mendatang. ”Ini salah satu masalah krusial yang kami hadapi,” kata juru bicara KPUD Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Fidel Olin, saat dihubungi, Kamis, 5 November 2015.

    Dalam proses tender, kata dia, KPU daerah akan didampingi KPU Pusat, sehingga proses pengadaan logistik diharapkan bisa berjalan baik. ”Waktu yang diberikan untuk pengadaan logistik terlalu singkat, hanya tiga hari,” kata Fidel.

    Timor Tengah Utara merupakan satu dari tiga kabupaten di Indonesia yang menggelar pilkada dengan calon tunggal. Pasangan bupati dan wakil bupati tersebut adalah Raymundus Fernandez dan Aloysius Kobes, yang merupakan inkumben.

    Selain logistik, masalah keamanan juga bakal menjadi kendala. Sebab, kantor KPU setempat terbakar beberapa waktu lalu. Namun dia yakin pelaksanaan pilkada di daerah itu akan berjalan aman dan damai. ”Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan soal pelaksanaannya. Pihak keamanan terus berjaga,” ujar dia.

    Saat ini, dia menjelaskan, tahapan pilkada di daerah itu telah memasuki tahapan kampanye, dan pasangan calon telah melaporkan dana kampanyenya ke KPU. Namun, Fidel menyatakan tidak hafal besaran dana kampanye pasangan calon tunggal tersebut.

    Dia berharap pasangan calon tunggal membantu KPU untuk melakukan sosialisasi cara mencoblos dan mendorong partisipasi pemilih pada pilkada serentak 9 Desember 2015. Sosialisasi tersebut karena surat suara berbeda dengan pilkada lainnya. Pemilih hanya memilih setuju atau tidak setuju.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.