TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia mengusulkan pembebasan visa kunjungan singkat ke negara-negara Eropa bervisa Schengen untuk warga negara Indonesia.
Usul Retno ini disampaikan kepada perwakilan hubungan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa (ASEM) yang tengah berlangsung di Luksemburg.
Konselor KBRI Brusel, Riaz J.P. Saehu, kepada Antara, Kamis, 5 November 2015, mengatakan pertemuan itu, antara lain, membahas proses awal yang dilakukan Uni Eropa dalam menanggapi usulan Indonesia mengenai pembebasan visa Schengen itu.
Komisi Eropa kabarnya sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diusulkan untuk dikaji Dewan Eropa. Usul ini akan disampaikan ke Dewan Eropa awal 2016.
Dewan Eropa kemudian akan meminta tiga badan utama terkait dengan pembebasan visa Schengen (Frontex, Europol, dan EASO) untuk mengkajinya.
Apabila hasil kajian positif, Dewan dan Komisi Eropa akan mengusulkan rancangan regulasi perubahan status Indonesia untuk mendapatkan bebas visa Schengen.
Retno menuturkan Indonesia terus berupaya melalui Komisi Eropa dan negara-negara Eropa.
Pertemuan juga membahas implementasi perjanjian FLEGT-VPA Indonesia-Uni Eropa yang diharapkan pemerintah Indonesia dapat diterapkan akhir 2015.
"Penerapan penuh perjanjian dan regulasi kayu Uni Eropa akan memberikan dorongan bagi sektor swasta untuk bergabung ke dalam sistem penggunaan kayu yang legal. Keseluruhan proses akan mengurangi penggunaan dan perdagangan kayu ilegal," ucap Retno.
Mogherini sendiri berharap Presiden Indonesia berkunjung ke markas Uni Eropa di Brussels.
Uni Eropa telah mengidentifikasi Asia dan Indonesia sebagai kawasan dan negara mitra yang hubungan bilateralnya akan dimajukan.
Menurut Retno, Uni Eropa melihat Indonesia sebagai kunci memajukan berbagai kerja sama regional dan global.
ANTARA
