Pekanbaru Sahkan Tarif Parkir On Street Rp 8.000

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru, Riau, mengesahkan Peraturan Daereah (Perda) yang menetapkan retribusi parkir mencapai Rp 8.000 per kendaraan. Kenaikan retribusi parkir di pinggir jalan umum di kota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengatasi kemacetan di sejumlah titik sepanjang jalan protokol daerah itu.

    "Tidak semata-mata menambah pendapatan daerah, sasaran utama kami adalah mengurai kemacetan," kata Ketua Pansus Perda Retribusi Parkir, Ida Yulianita, Rabu 4 November 2015. Ida menjelaskan, pembahasan Perda Retribusi Parkir mengacu pada dua undang-undang yakni UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

    Ida beralasan, menaikkan tarif parkir merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik Pekanbaru yang kian parah. Dalam hal ini kata dia, kenaikan tarif parkir hanya berlaku di zona yang memiliki kemacetan sangat tinggi, sedang di jalan lokal dan lingkungan masyarakat tetap seperti biasa. "Pendapatan daerah di parkir itu tidak seberapa, kami ingin mengurangi macet," katanya.

    Pemerintah berharap melalui Perda retribusi parkir Rp 8.000 ini para pengendara tidak lagi memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum, terutama yang berada di kawasan pusat belanja. Pengendara diharapkan memanfaatkan lahan parkir yang sudah disediakan sehingga mengurangi kemacetan di jalan umum.

    Perda mendapat kecaman dari sebagian warga Pekanbaru. Mereka menilai keputusan legislator sangat melukai hati rakyat di tengah lemahnya perekonomian. "Di saat perekonomian melemah, kenapa tarif parkir yang harus dinaikkan," kata seorang diantaranya, Zuhdi Febryanto.

    Pengamat Sosial Pekanbaru, Rawa Elhamady, juga menilai peraturan daerah yang menaikkan tarif parkir Rp 5000 hingga Rp 8000 merupakan keputusan konyol. "Ini sangat memberatkan masyarakat," kata Rawa.

    Menurut Rawa, alasan menaikkan tarif parkir untuk mengurangi kemacetan di beberapa titik jalan protokol tidak tepat. Dia mengatakan, banyak cara efektif mengatasi persoalan macet seperti membatasi penggunaan kendaraan bermotor bagi warga Pekanbaru atau meningkatkan pajak kendaraan.

    Rawa mencurigai pengesahan perda tersebut sarat kepentingan para wakil rakyat yang memanfaatkan lahan parkir untuk sumber pemasukan. "Ini bukan suara yang mewakili suara rakyat. Ada kemungkinan oknum anggota dewan berkepentingan terhadap pendapatan parkir," ucapnya.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.