DPR Minta Petugas Haji TNI dan Polisi Diperbanyak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 29 September2015. Sebanyak 440 jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di tanah air usai menunaikan ibadah haji 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 29 September2015. Sebanyak 440 jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di tanah air usai menunaikan ibadah haji 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay merekomendasikan agar seleksi para petugas haji dilakukan lebih baik. "Termasuk memperbanyak petugas dari kalangan TNI dan Polri," kata Saleh dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Rabu, 4 November 2015.

    Menurut Saleh, memperbanyak petugas TNI dan Polri ini perlu. Pasalnya, kuota haji dikabarkan akan bertambah tahun depan, yaitu 60 ribu lebih dari kuota haji tahun ini. Selain itu, membeludaknya jemaah dari seluruh dunia juga menjadi pertimbangannya.

    Dengan melihat kondisi yang seperti ini, Saleh menilai pemerintah Indonesia membutuhkan para petugas yang terlatih dan memiliki kemampuan fisik yang lebih prima. Hal ini penting dalam rangka peningkatan fasilitas haji.

    Untuk mengoptimalkan kinerja dari petugas haji ini, Saleh meminta pemerintah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Ia menilai pengakuan secara formal bagi petugas-petugas haji Indonesia masih kurang. Hal ini, menurut Saleh, dapat dilihat di lapangan. Ia menyesalkan petugas dengan name tag dan bendera Indonesia di dadanya kerap kali tidak dihiraukan petugas dan polisi-polisi Saudi. 

    Oleh karena itu, Saleh meminta agar status para petugas kita mesti disamakan dengan petugas pemerintah Saudi. Hal ini karena, baik petugas dari Indonesia dan dari negara manapun sama-sama bertugas melayani jemaah haji. Untuk mengatasi hal ini ia menilai pemerintah kita perlu berbicara khusus dengan pemerintah Saudi. "Agar tragedi Mina tak terulang," katanya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.