Deddy Mizwar Mau Jadi Penengah Konflik Ahok Vs DPRD Bekasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sastrawan Ajip Rosidi (kanan) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar saat menghadiri peresmian Perpustakaan Ajip Rosidi yang dikelola Yayasan Pusat Studi Sunda di Bandung, Jawa Barat, 15 Agustus 2015. Perpustakaan tersebut memiliki sekitar 60.000 koleksi buku dimana sebagian merupakan koleksi sastra Sunda. Selain perpustakaan, yayasan juga mengadakan pusat pendidikan dan pelatihan terkait perkembangan kesusasteraan Sunda. TEMPO/Prima Mulia

    Sastrawan Ajip Rosidi (kanan) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar saat menghadiri peresmian Perpustakaan Ajip Rosidi yang dikelola Yayasan Pusat Studi Sunda di Bandung, Jawa Barat, 15 Agustus 2015. Perpustakaan tersebut memiliki sekitar 60.000 koleksi buku dimana sebagian merupakan koleksi sastra Sunda. Selain perpustakaan, yayasan juga mengadakan pusat pendidikan dan pelatihan terkait perkembangan kesusasteraan Sunda. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bersedia menjadi fasilitator konflik seputaran Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang. “Bisa-bisa saja kalau diminta, tapi ini kan sudah otonomi daerah. Kalau enggak diminta ngapain? Enggak ada yang minta,” kata dia di Bandung, Selasa, 3 November 2015.

    Kisruh TPA Bantar Gebang di Bekasi kini merembet dengan pencegatan truk sampah DKI di Cileungsi, Bogor. Deddy mengatakan masalah sosial semacam itu muncul diduga karena masalah transportasi. "Enggak ada jalan khusus soalnya, lewat kampung orang,” kata Deddy.

    Menurut Deddy, persoalan pencegatan truk sampah DKI itu diduganya mirip yang terjadi di Parungpanjang, Bogor. Warga mengeluhkan truk pengangkut hasil batu dan pasir yang ditambang di Rumpin dan Gunung Sindur. “Masalah penambangan itu ada di hilir dan di tengah. Kalau penertiban penambangan kita bisa lakukan karena ada masalah perizinan, tapi di tengah ini kayak apa. Jalan kelas berapa, truk yang mana masuk. Ya hancur jalan,” kata dia.

    Deddy mengatakan penyelesaian soal konflik Bantar Gebang bergantung DKI. “Tergantung DKI maunya gimana,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan truk-truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang akan mengirimkan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang bebas melewati akses jalan mana pun selama jalan tersebut milik negara. "Itu kan jalan milik negara. Tetap boleh lewat mana saja," ucap Ahok saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 3 November 2015.

    Menurut Ahok, tidak perlu ada yang dipermasalahkan soal akses-akses jalan yang dilewati truk-truk sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke TPST Bantar Gebang. "Jakarta juga boleh masuk tuh pelat F. Pelat F boleh masuk Jakarta enggak bawa ayam? Bau enggak bawa ayam, bawa ikan, bau enggak? Jadi enggak ada urusan," ujar Ahok.

    Ahok pun mempertanyakan aksi protes yang dilancarkan puluhan warga yang menghadang truk-truk sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Puluhan tahun pernah enggak ribut? Baru sekarang, kan," tutur Ahok.

    Kemarin sekitar pukul 07.00, 200 truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadang puluhan warga saat melintasi Jalan Transyogi, Cileungsi, Jawa Barat. Sekitar 50 warga dan ormas menghadang truk-truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menuju ke Bantar Gebang. Akibat penghadangan ini, sekitar 6.500 ton sampah Jakarta menjadi terbengkalai.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pidato Jokowi Terkait Kinerja dan Capaian Lembaga Tinggi Negara

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019. Inilah hal-hal penting dalam pidato Jokowi.