Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Oposisi Loyal, Ini Kritik PKS pada Pemerintah Jokowi

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Anggota fraksi PKS Sohibul Iman, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2). Fraksi PKS secara resmi menetapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai wakil ketua DPR menggantikan M Anis Matta yang telah menjabat sebagai Presiden PKS. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota fraksi PKS Sohibul Iman, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2). Fraksi PKS secara resmi menetapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai wakil ketua DPR menggantikan M Anis Matta yang telah menjabat sebagai Presiden PKS. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tetap menjadi oposisi loyal pemerintah Presiden Joko Widodo. Sebagai oposisi, partai ini akan bersikap kritis terhadap Presiden Jokowi. Berikut ini catatan PKS terhadap kinerja pemerintah Jokowi yang baru berjalan satu tahun.

"Yang kami lihat pemerintah belum mempunyai upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang rendah," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam Musyawarah Kerja Nasional di Depok, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2015. Selama pemerintah Jokowi, menurut Sohibul, jumlah rakyat miskin bertambah 86 ribu.

Penegakan hukum, PKS melihat belum ada harmonisasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang bisa diapresiasi hanya hukuman mati bagi bandar narkoba," ujarnya. Pemerintah Jokowi memang telah mengeksekusi sejumlah terpidana mati kasus narkoba beberapa waktu lalu.

Pemerintah Jokowi, Sohibul menambahkan, belum optimal mengantisipasi konflik. Hal ini terbukti masih terjadinya kekerasan yang dipicu sentimen kesukuan dan agama seperti di Tolikara, Papua, dan Aceh Singkil.

Sohibul lantas menegaskan, kritik yang dikeluarkan diharapkan menjadi vitamin bagi pemerintah. Dia tidak ada niat untuk menjatuhkan pemerintahan. "Vitamin itu kalau diberikan dengan dosis yang tepat, maka bisa melancarkan metabolisme tubuh. Namun kalau berlebihan akan dibuang secara otomatis," kata Sohibul menjelaskan maksud dari oposisi loyal itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mencontohkan, PKS bersama partai politik di DPR melakukan kritik terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, bukan bertujuan menjegal program-program pemerintah. Menurut Sohibul, kritik itu adalah bagaimana PKS bisa memberikan kontribusi dengan mengkritisi RAPBN 2016 agar lebih kredibel.

PKS menerima RAPBN 2016 dengan pertimbangan kepentingan nasional. Apabila RAPBN 2016 ditolak maka harus kembali ke APBN 2015 dengan asumsi yang berbeda dengan kondisi saat ini. "Sehingga kondisi akan buruk apabila tetap menggunakan APBN 2015," katanya.

IMAM HAMDI | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

1 hari lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

14 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

49 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

11 Januari 2024

Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.


Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

25 Desember 2023

Suasana saat peresmian Depok Open Space depan balai kota, Jalan Margonda Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Sabtu malam, 23 Desember 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

Warga Kota Depok dipersilakan memanfaatkan Depok Open Space jika ingin membuat pertunjukan di sana tanpa dipungut biaya


PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

17 November 2023

Suasana lomba cipta menu untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan lokal di Kediri, Jawa Timur. (ANTARA/HO Dinas Kominfo Kota Kediri)
PMT Lokal Rp 18 Ribu hanya Dapat 2 Otak-otak, Kota Depok: Bukan Otak-otak Pinggir Jalan

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lebih menekan angka stunting di Kota Depok ramai diperbincangkan


Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

5 Oktober 2023

Ilustrasi mobil kecelakaan tunggal. thebalance.com
Hendak Study Tour, Bus Rombongan SMPN 3 Depok Kecelakaan di Cipali

Bus yang ditumpangi siswa SMP Negeri 3 Depok dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Cipali


Wali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya

4 Oktober 2023

Suasana saat Salat Istisqa yang digelar di Lapangan Balaikota Depok, Rabu, 4 Oktober 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Sebut Pemkot Depok Gelar Salat Istisqa Minimalis, Begini Penjelasannya

Pemerintah Kota Depok menggelar salat minta hujan atau Salat Istisqa di Lapangan Balai Kota Depok, Rabu, 4 Oktober 2023.


Kembali Jadi Ketua Umum DPP Mapancas, Pilar Saga Ichsan Janji tak Hanya Fokus di Jakarta

3 Oktober 2023

Kembali Jadi Ketua Umum DPP Mapancas, Pilar Saga Ichsan Janji tak Hanya Fokus di Jakarta

Mapancas harus terus eksis secara organisasi dan memberikan manfaat untuk masyarakat


PKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok

27 Agustus 2023

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat menghadiri acara konsolidasi partainya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
PKS Prioritaskan Usung Kader Internal untuk Cawalkot Depok

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah membuat petunjuk pelaksanaan soal pemilihan kepala daerah 2024.